Tak Ada Makan Siang Gratis, Waspada Ada 'Jebakan Utang' China Dalam Program Makan Siang Bergizi!

Rocky Gerung Soroti Potensi Jebakan Utang dalam Program Makan Siang Bergizi

Jakarta – Pengamat politik Rocky Gerung menilai adanya potensi jebakan utang dalam program makan siang bergizi yang didukung oleh Pemerintah Cina, hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok. Program ini bertujuan untuk menyediakan makan siang gratis dan bergizi kepada anak-anak Indonesia. Namun, Rocky mengingatkan bahwa tidak ada makan siang yang benar-benar gratis, terutama jika melibatkan dukungan finansial dari negara besar seperti Cina.

Dalam pandangan Rocky, keputusan Cina untuk mendukung program ini, meskipun dilihat dari sisi positif sebagai langkah untuk mengatasi masalah gizi anak-anak, juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana format bantuan tersebut. "Apakah itu berupa hibah tanpa syarat, ataukah dalam bentuk pinjaman yang pada akhirnya akan menjadi beban utang Indonesia di masa depan?" kata Rocky.

Rocky menekankan bahwa dalam politik, ada adagium yang mengatakan bahwa tidak ada makan siang yang gratis. "Pasti ada harga yang harus dibayar," ujarnya. Ia mengkhawatirkan dampak jangka panjang yang bisa timbul akibat keterlibatan Cina dalam program ini.

Risiko Ketergantungan pada Pembiayaan Luar Negeri

Rocky juga mengingatkan bahwa program ini akan membutuhkan dana yang sangat besar. Saat ini, sekitar 20 juta murid di Indonesia membutuhkan makan siang bergizi, dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. "Dalam konteks ini, mungkin pemerintah akan berfokus pada pembiayaan dari luar negeri, seperti Cina," kata Rocky.

Jika program ini menggunakan bantuan atau pinjaman dari Cina, ia menilai ada risiko Indonesia terjebak dalam jebakan utang yang dapat memperburuk kondisi ekonomi negara. Terutama jika dana tersebut harus dilunasi dalam waktu yang singkat, yang dapat memengaruhi kemampuan Indonesia untuk mengelola program-program penting lainnya seperti pembangunan infrastruktur atau subsidi untuk kebutuhan dasar rakyat.

Pentingnya Pendanaan Melalui APBN

Rocky menegaskan bahwa meskipun program makan siang bergizi ini memiliki niat baik, pendanaannya harus dijamin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Seharusnya, program seperti ini harus dijamin oleh APBN, karena ini adalah kewajiban negara sesuai dengan konstitusi kita. Negara bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warganya, termasuk memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup," ujar Rocky.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi korupsi yang dapat muncul dalam proyek besar seperti ini. "Korupsi akan selalu mengintai, terutama dalam proyek besar seperti ini. Kita tidak bisa membiarkan hak anak-anak untuk mendapatkan makan siang bergizi dikorupsi oleh mereka yang hanya ingin mencari keuntungan dari proyek ini," kata Rocky. Ia menekankan bahwa pengawasan yang ketat sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya korupsi dalam penyaluran dana dan distribusi makan siang.

Dampak Terhadap Politik Luar Negeri

Rocky juga mencatat adanya hubungan antara dukungan Cina untuk program makan siang bergizi ini dengan politik luar negeri Indonesia, terutama terkait dengan posisi Indonesia di Laut Cina Selatan. Ia mengkhawatirkan bahwa bantuan Cina ini bisa digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi politik Cina di Indonesia, terutama di tengah perdebatan soal klaim wilayah di Laut Cina Selatan.

"Bantuan Cina tidak bisa dipisahkan dari politik luar negeri. Apakah ini semacam tukar tambah? Jika kita menerima bantuan besar dari Cina, apakah Indonesia akan lebih lunak dalam kebijakan luar negerinya, terutama terkait dengan Laut Cina Selatan? Ini perlu dipertanyakan," kata Rocky.

Prioritas Kebijakan Pemerintah

Rocky juga mempertanyakan prioritas kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan utang negara. Ia menyarankan agar Indonesia berhati-hati dalam menentukan apakah program makan siang bergizi ini harus terus didanai oleh utang luar negeri ataukah bisa didanai sepenuhnya oleh APBN tanpa mengorbankan proyek-proyek lain yang lebih mendesak.

"Kalau kita harus memilih, apakah makan siang bergizi atau proyek IKN (Ibu Kota Negara) yang lebih penting? Ini adalah dilema besar yang harus dijawab oleh pemerintah," kata Rocky.

Secara keseluruhan, Rocky Gerung mengingatkan bahwa meskipun program makan siang bergizi ini adalah kebijakan yang baik dan mendesak, pendanaannya harus jelas dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada kepentingan tersembunyi dalam bantuan luar negeri, khususnya dari Cina, dan bahwa proyek ini tidak digunakan untuk memperburuk utang negara.(*)

Baca Juga