.jpg)
Skandal Gelar Doktor Bahlil Lahadalia dan Dugaan Ijazah Palsu Presiden Jokowi: Sebuah Isu Besar bagi Dunia Pendidikan
Universitas Indonesia (UI) akhirnya memutuskan untuk menunda pemberian gelar doktor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Penundaan ini dilakukan setelah pihak UI berencana untuk membenahi program S3 Sekolah Kajian Strategis dan Global (SKSG) yang mengesahkan kelulusan Bahlil dalam waktu yang terbilang singkat, yakni hanya 1 tahun 8 bulan. Kecepatan kelulusan ini menimbulkan keraguan di kalangan publik terkait kapasitas akademik Bahlil, dengan beberapa pihak bahkan memplesetkan nama Bahlil menjadi "Bahlul", yang mencerminkan keraguan terhadap intelektualitasnya.
Tuduhan mengenai adanya praktik perjokian dalam proses kelulusan Bahlil semakin menguat, dengan UI berencana melakukan audit menyusul adanya dugaan pelanggaran dalam pemberian gelar akademik tersebut. Kontroversi ini menambah panjang daftar isu terkait kepemimpinan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan Jokowi, dan kehadirannya di posisi strategis ini menimbulkan kontroversi di kalangan publik.
Bahlil, yang sebelumnya memuji Presiden Jokowi setinggi langit dan bahkan memberikan julukan "Raja Jawa" untuknya, kini berada dalam sorotan tajam. Presiden Jokowi, yang dianggap sebagai "majikan" Bahlil, juga turut terseret dalam polemik ini. Beberapa pihak menduga bahwa Jokowi memiliki masalah terkait ijazah, dengan dugaan kuat bahwa ijazah yang dimilikinya adalah palsu. Meskipun berbagai pihak telah menggugat agar Jokowi menunjukkan ijazah asli S-1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga kini bukti ijazah tersebut tidak kunjung muncul.
Kasus ini semakin rumit dengan gugatan hukum yang diajukan oleh Bambang Tri yang menuntut Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya. Namun, Bambang Tri justru diproses secara pidana atas tuduhan menyebarkan berita bohong mengenai ijazah Jokowi. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang memvonis Bambang Tri dan Gus Nur dengan hukuman penjara menjadi sorotan, meskipun Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung (MA) mengoreksi keputusan tersebut, menyatakan bahwa tuduhan "berita bohong" tidak terbukti.
Polemik mengenai ijazah Jokowi ini semakin jelas ketika dua orang yang terlibat dalam gugatan tersebut, Bambang Tri dan Hatta Taliwang, mengajukan permohonan untuk menunjukkan ijazah asli melalui e-court. Namun, pengadilan menolak permohonan tersebut, dan hingga kini Jokowi belum menunjukkan ijazah yang dimaksud. Ini semakin memperkuat tuduhan bahwa Jokowi mungkin menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar sebagai pejabat publik.
Tuntutan terhadap Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk melakukan audit atas status ijazah Jokowi menjadi semakin penting, seiring dengan tindakan Universitas Indonesia yang berencana melakukan audit terhadap gelar akademik Bahlil. Bahlil dan Jokowi kini menjadi simbol dari skandal besar dalam dunia pendidikan, yang menyoroti adanya praktik perjokian dalam pemberian gelar dan ijazah palsu yang merusak integritas sistem pendidikan di Indonesia.
Tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia semakin berat, dan diharapkan perguruan tinggi, terutama yang ternama dan unggul, mulai membersihkan diri dari praktik-praktik yang merusak. Jika dunia akademik sudah terbeli oleh kekuasaan dan uang, maka masa depan bangsa dan generasi penerus akan terancam. Dengan perubahan pimpinan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan kampus-kampus tidak terjebak dalam praktik buruk yang merusak dunia pendidikan.
Audit dan bersihkan perjokian menjadi seruan yang harus didengar oleh seluruh pihak terkait, termasuk UI dan UGM. Kasus ini mencerminkan bahwa keduanya, sebagai institusi pendidikan ternama, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan kredibilitas dunia pendidikan Indonesia.(*)
%20(Custom).jpg)
