Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan mencari peluang untuk bergabung dengan berbagai organisasi internasional di bidang ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, di tengah proses aksesi untuk menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Menurut Prabowo, tidak ada masalah dengan bergabungnya Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. "Saya kira enggak ada masalah. Kita juga ikut IPEF (Indo-Pacific Economic Framework), kita juga ikut CPTPP (Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik). Ya kita ikut beberapa kelompok," ungkapnya setelah bertemu Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, yang tayang di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 14 November 2024.
Prabowo menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk mencari peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. "Untuk ekonomi kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita," katanya.
Sebelumnya, Indonesia telah menyampaikan niatnya untuk bergabung dengan BRICS, sebuah aliansi kerja sama ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang berlangsung di Kazan, Rusia, pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menjelaskan bahwa keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan implementasi dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Dalam pertemuan antara Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, AS, Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk bergabung menjadi anggota penuh OECD. "Presiden Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat upaya bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)," demikian tertulis dalam keterangan Gedung Putih, Rabu, 13 November 2024.
Pemerintah AS meyakini bahwa keanggotaan di OECD akan memberikan jalan bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkualitas melalui kebijakan yang lebih kuat dan lebih akuntabel. Seiring dengan proses aksesi, AS berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam menyelaraskan ketentuan yang ada, termasuk melakukan reformasi dalam tata kelola perdagangan dan ketenagakerjaan untuk mempercepat Indonesia bergabung dengan OECD.
Indonesia telah menerima peta jalan (roadmap) untuk menjadi anggota OECD pada Mei 2024. Indonesia kini mempelajari roadmap tersebut dan akan menyesuaikan norma serta regulasi melalui penilaian mandiri (self-assessment). Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat 250 standar dan rekomendasi yang harus dipenuhi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Pemenuhan standar ini diperkirakan akan mengubah sejumlah regulasi yang berlaku di Indonesia.(*)
%20(Custom).jpg)
