'PSN PIK-2 Merupakan Kerjasama Keserakahan Pemodal dengan Pejabat Pencari Rente'

 

Proyek PSN Pantai Indah Kapuk-2 Dinilai Merugikan Rakyat Pribumi dan Meningkatkan Ketimpangan Sosial

Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk-2 (PIK-2) kini menjadi sorotan terkait dampaknya terhadap masyarakat pribumi di wilayah tersebut. Banyak pihak mengkritik proyek ini sebagai bentuk keserakahan, dengan pihak-pihak yang terlibat lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan rakyat.

Gurubesar Ilmu Komunikasi dari FISIP Universitas Indonesia, Zulhasril Nasir, menyatakan bahwa persekongkolan antara pejabat negara dan pengusaha nasionalis menjadi biang kerok dari masalah ini. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menggambarkan bagaimana para kapitalis yang tamak telah mengabaikan kesejahteraan rakyat.

Zulhasril menambahkan bahwa para pengembang PIK-2, seperti Agung Sedayu dan Sinarmas Grup, mempergunakan aparat desa dan preman untuk menekan warga agar menyerahkan tanah mereka dengan imbalan yang sangat rendah. "Terjadi teror kepada penduduk untuk menyerahkan tanah mereka," ujarnya.

Menurut Zulhasril, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki andil besar dalam masalah ini, karena memberikan status PSN kepada PIK-2, yang pada dasarnya adalah proyek swasta yang bertujuan untuk meraup keuntungan, bukan untuk kepentingan umum. Ia mengkritik kebijakan tersebut, yang menurutnya lebih berpihak kepada para pengusaha ketimbang rakyat.

"Harapan rakyat sekarang ada pada Presiden baru, Prabowo Subianto, untuk membatalkan PSN PIK-2 dan melakukan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat," kata Zulhasril. Ia berharap bahwa Prabowo akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan bukan kepentingan segelintir oligarki.

Proyek PIK-2 memang sepenuhnya dikendalikan oleh pihak swasta, dengan Agung Sedayu dan Sinarmas Grup sebagai pengembang utama. Zulhasril menyebutkan bahwa orientasi proyek ini hanya berfokus pada keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap warga sekitar. Jokowi, menurutnya, memberikan status PSN kepada PIK-2 untuk memberikan berbagai keistimewaan bagi pengembang, termasuk akses untuk memperoleh lahan dengan harga murah.

"Presiden Jokowi memberikan status PSN pada 25 April 2024, tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres. Ini menunjukkan bahwa Jokowi berpikir praktis dan ingin memastikan bahwa status PSN PIK-2 akan diteruskan oleh pemerintahan berikutnya," ujar Zulhasril.

Zulhasril juga menyoroti bahwa proyek ini tidak memberikan sinyal positif meskipun seharusnya bisa menjadi momentum yang baik bagi perbaikan ekonomi nasional. Menurutnya, Prabowo harus segera melakukan tindakan yang jelas dan tegas dalam menangani masalah ini.

"Publik akan menunggu apakah Prabowo benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya untuk kepentingan pemodal. Meskipun saya masih berharap bahwa dia akan memposisikan diri sebagai pemimpin yang berpihak pada rakyat," tambahnya.

Zulhasril juga menyinggung tentang posisi Luhut Panjaitan dalam pemerintahan saat ini. Menurutnya, keberadaan Luhut di pemerintahan sangat mengkhawatirkan karena ia terlibat dalam berbagai proyek yang juga menguntungkan dirinya sendiri.

"Terlihat tidak ada pihak yang mencoba menyentuh posisi Luhut Panjaitan. Ini menunjukkan bahwa Prabowo belum dapat momen yang tepat untuk membereskan semua pengaruh Jokowi yang masih ada dalam pemerintahan," ujarnya.

Dengan semua masalah ini, Zulhasril berharap agar pemerintahan Prabowo yang baru segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki keadaan. "Masyarakat menunggu apakah Prabowo akan berhasil memperbaiki kebijakan yang selama ini tidak berpihak kepada rakyat," katanya.

Harapan besar kini terletak pada pemerintah baru untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan rakyat dan menghentikan praktek-praktek yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat pribumi terus menderita akibat kebijakan yang salah arah.(*)

Baca Juga