**[MENOHOK] "Mengapa Mahfud MD Baru Soroti Masalah Hukum di Indonesia Setelah 5 Tahun Menjabat? Kenapa Tidak Ditindak Sebelumnya?"**

 

Netizen Kritik Kebijakan Pemerintah dan Birokrasi Indonesia

Sejumlah warganet memberikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintahan Indonesia, khususnya dalam hal hubungan antara Presiden, aparat kepolisian, dan reformasi birokrasi. Akun @TheCreatorSF menyebutkan bahwa Presiden Mulyono seharusnya lebih tegas dalam menangani aparat kepolisian yang dianggap semakin tidak terkendali. Meskipun memberikan perhatian lebih kepada polisi, tindakan mereka malah semakin menunjukkan ketidaktahuan diri.

Sebaliknya, akun @Now_or_never berpendapat bahwa pejabat publik bisa lebih bebas berbicara setelah tidak lagi menjabat. Menurutnya, kebebasan berbicara akan terasa lebih leluasa tanpa beban jabatan. Akun @Wtf juga mengkritik seorang mantan menteri yang meskipun menjabat beberapa kali, tidak membawa perubahan berarti. Kritik tersebut turut didukung oleh @SamSoe yang menyebut bahwa mantan menteri hanya banyak bicara tanpa memberikan solusi nyata.

Akun @KrnwnSinaga menambahkan bahwa banyak menteri yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan yang diinginkan masyarakat. Terkait hal ini, akun @Rex menjelaskan bahwa dalam sistem birokrasi Indonesia, kemungkinan terjadinya praktik korupsi masih sangat besar, baik di tingkat atas maupun bawah. Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk menanggulangi masalah tersebut.

Selain itu, @simsabalbim mengomentari situasi tersebut dengan sindiran tentang "friendly fire" yang sering terjadi dalam politik. @Venthus memberikan pandangan bahwa posisi menteri koordinasi hanya terbatas pada tugas koordinasi dan sebaiknya diberikan jabatan lebih eksekutif agar bisa menghasilkan perubahan yang lebih konkret.

Pernyataan @MasJo menyebutkan bahwa kepolisian bukan di bawah kewenangan menteri tertentu, melainkan hanya dalam kapasitas koordinasi antar lembaga negara. Sementara itu, @Etan mempertanyakan apakah pejabat publik harus selalu mengikuti arus demi keamanan jabatan, ataukah mereka harus lebih berani mengambil sikap tegas meskipun menghadapi tantangan besar. Pemikiran ini disambut oleh @Xsurfer yang mengungkapkan bahwa politik di Indonesia sering kali dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan kepentingan tertentu.

Dalam diskusi yang semakin intens, @TreuKan mencatat bahwa argumen-argumen pejabat politik bisa menjadi sulit dipahami jika sudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi. @NetShot pun mengkritik sikap "munafik" beberapa pejabat yang dinilai hanya berbicara tanpa tindakan nyata.

Akhirnya, @SUHALIM menyampaikan refleksi kritis mengenai pola dukungan politik yang berubah-ubah. Ia mencatat bahwa banyak pihak yang sebelumnya mendukung pemerintahan Jokowi kini justru beralih mendukung pernyataan Prabowo yang menginginkan perubahan, meskipun mereka sendiri pernah menjadi bagian dari pemerintahan yang dinilai membawa masalah.(*)

Baca Juga