**Kritik Tajam Mengarah pada Duet Mulyono-Mulyani Sukses Bikin Sengsara Rakyat, PPN 12 Persen Dipandang Bebani Rakyat dan Bikin Presiden Prabowo Kesulitan Cari Pinjaman Rp 800 Triliun**

Kritikan Tajam Mengarah pada Duet Mulyono-Mulyani, PPN 12 Persen Dipandang Bebani Rakyat dan Bikin Presiden Prabowo Kesulitan Cari Pinjaman Rp 800 Triliun

Kritikan tajam terhadap kebijakan PPN 12 persen yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengalir, terutama terkait dengan dampaknya pada rakyat Indonesia.

Banyak warganet menilai bahwa duet Menkeu Sri Mulyani dan mantan Menteri Keuangan Mulyono telah membuat rakyat sengsara, bahkan memaksa Presiden Prabowo untuk mencari pinjaman sebesar Rp 800 triliun.

Menkeu Sri Mulyani baru-baru ini mengumumkan bahwa PPN sebesar 12 persen akan diterapkan mulai awal tahun 2025. Keputusan ini mendapat kritik keras dari berbagai pihak, yang menilai kebijakan tersebut akan membebani masyarakat.

Sri Mulyani berpendapat bahwa kebijakan ini tidak dapat ditunda lebih lama lagi, mengingat ia merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Namun, meski demikian, banyak warganet yang merasa kebijakan ini semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Salah satu akun X, @sastro_pecel, menyebutkan bahwa duet Mulyono-Mulyani telah membebani demokrasi dan birokrasi, yang kini dirasakan langsung oleh rakyat.

“Mulyono - Mulyani, Dulu bangga dengan rencana-rencana indah kalian yang tampak akan membawa bangsa ini lebih sejahtera. Kini rakyat sengsara dengan perilaku jahat kalian yang membebankan kehancuran demokrasi & birokrasi menjadi beban rakyat. Semoga bangsa ini selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tulis akun tersebut.

Selain itu, dalam unggahan yang ramai dibicarakan, akun X @CakKhum mengutip pernyataan dari Rocky Gerung yang menilai duet Mulyono-Mulyani sebagai penyebab utama Presiden Prabowo kesulitan mencari pinjaman untuk menutupi defisit anggaran negara.

“Rocky Gerung: Prabowo muter ke luar negeri nyari pinjaman 800 triliun buat nambal APBN yang bolong 800 triliun, yang bikin bolong siapa? Ya Mulyono yang mesti nyari Mulyani,” tulis akun tersebut.

Kritik keras terhadap kebijakan PPN dan dampaknya pada perekonomian Indonesia semakin mempertegas ketidakpuasan publik terhadap kebijakan yang dianggap membebani masyarakat. Kini, banyak pihak yang berharap agar pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini demi kesejahteraan rakyat.(*)

Baca Juga