[ANALISIS] Lapor Mas Wapres: Gimik Gibran atau Solusi?

Program 'Lapor Mas Wapres' Gibran Rakabuming Raka Menuai Pro dan Kontra

Program Lapor Mas Wapres yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan polemik di masyarakat. Posko aduan di Istana Wakil Presiden ini memungkinkan warga untuk menyampaikan keluhan atau masalah mereka secara langsung. Posko beroperasi setiap Senin hingga Jumat dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Selain posko, masyarakat juga dapat melaporkan keluhan melalui nomor WhatsApp 08111-704-2207. Semua laporan yang masuk akan dikelola oleh Sekretariat Wakil Presiden yang dipimpin oleh Sapto Harjono. Laporan akan dipelajari dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang relevan dengan permasalahan tersebut.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menyatakan bahwa program ini merupakan terobosan yang layak diapresiasi karena memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan keluhan mereka. Namun, menurut Karyono, program tersebut bisa menjadi "gimik" jika tidak disertai solusi yang nyata. Menurutnya, efektivitas program ini akan terlihat dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran.

Pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi, juga menilai pentingnya evaluasi dari masyarakat sipil terhadap pelaksanaan program ini, terutama untuk memastikan bahwa program benar-benar efektif dalam memecahkan masalah masyarakat.

Citra Publik

Program ini dipandang sebagai upaya Gibran membentuk citra positif di mata masyarakat. Selama ini, beberapa kalangan meragukan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden, dan program ini berpotensi memperkuat posisinya. Pengamat politik Asrinaldi menyatakan bahwa program ini dapat menjadi cara bagi Gibran untuk membangun citra yang dekat dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan gaya kepemimpinan ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang terkenal dekat dengan masyarakat.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menambahkan bahwa Gibran mungkin ingin menunjukkan bahwa dirinya berbeda dari wakil presiden sebelumnya. Dengan menciptakan program ini, Gibran berusaha memperlihatkan pendekatan yang lebih langsung dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Eksekusi Sulit

Tantangan utama dari pelaksanaan program ini adalah pada aspek eksekusi dan penyelesaian. Karyono menekankan bahwa untuk merespons laporan masyarakat, Gibran perlu melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta dengan Presiden Prabowo. Tantangan ini berbeda dari ketika Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo, di mana lingkup birokrasi lebih kecil dan keputusan lebih mudah diambil. Pengamat Arifki Chaniago juga menyebut adanya kemungkinan tumpang tindih kewenangan di antara kementerian, yang bisa memperlambat respon terhadap laporan masyarakat.

Kritik Publik

Program ini telah memicu kritik di masyarakat, termasuk dari media internasional seperti CNA yang mempertanyakan efektivitasnya. Beberapa warganet juga menilai program ini kurang tepat karena tugas Gibran sebagai Wakil Presiden seharusnya lebih berfokus pada isu-isu strategis skala nasional. Kritik datang dari mantan anggota DPR, Akbar Faizal, yang menyarankan agar Gibran sebaiknya menetapkan tolok ukur bagi kementerian untuk bekerja dengan target capaian tertentu daripada mengurusi pengaduan langsung dari masyarakat.

Menurut Akbar, Wapres harus berpikir lebih besar dan mengarahkan kebijakan untuk membantu masyarakat secara nasional, terutama dalam hal keadilan hukum dan ekonomi. Ia menilai program ini bisa tidak efektif jika tidak ada solusi konkrit yang disediakan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan.(*)