Media asing menyoroti kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini terlihat dalam artikel Reuters yang berjudul "Indonesia's Prabowo defends plan to expand government with 'fat' cabinet".
"Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto telah membela rencananya untuk memperluas lembaga pemerintah, dengan mengatakan hal itu diperlukan untuk pemerintahan yang kuat bahkan jika para kritikus menyebutnya kabinet 'gemuk' yang akan membengkakkan birokrasi," muat laman itu, dikutip Kamis (10/10/2024).
"Prabowo, yang akan dilantik pada 20 Oktober, berencana untuk menambah sekitar 10 kementerian dan lembaga, sebuah langkah yang dipandang sebagai cara untuk menciptakan pekerjaan senior bagi politisi dalam koalisi tujuh partainya," tulis laman itu.
Dikatakan kekhawatiran investor muncul. Ini terkait kemungkinan pemerintahan baru akan melonggarkan disiplin fiskal RI.
Namun, dicantumkan pula bantahan ajudan Prabowo soal ini. Ditegaskan bahwa ia akan tetap "berpegang pada tingkat pengeluaran yang disepakati pada tahun 2025 dan akan mematuhi aturan anggaran yang ada".
"Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa belanja pemerintah yang akan datang akan tetap dalam prinsip kehati-hatian fiskal, mengurangi defisit anggaran menjadi 2,53% dari produk domestik bruto tahun depan dari perkiraan 2,70% pada tahun 2024," tambah Reuters.
"Prabowo ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi 8% dari 5% saat ini sambil mengakhiri kemiskinan dan kekurangan gizi di negara berpenduduk 275 juta orang tersebut," tambah laman tersebut.
Sebut Sri Mulyani
Sementara itu, laman yang sama juga menyebut Sri Mulyani. Ini soal ketidakpastian Menteri Keuangan RI saat ini Sri Mulyani Indrawati, untuk menjabat kembali.
"Yang tidak diketahui secara pasti adalah apakah Prabowo akan mempertahankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan direktur pelaksana Bank Dunia yang dihormati di pasar keuangan," muat Reuters lagi.
Namun yang pasti, akan ada kementerian baru yang dibentuk. Di antaranya mengurusi perumahan, emisi karbon sampai badan gizi nasional.
"Penasihat Prabowo mengatakan bahwa ia berencana untuk membentuk kementerian perumahan untuk mencapai tujuannya menyediakan 3 juta rumah setiap tahun, dan regulator emisi karbon, dan untuk memisahkan kantor pajak dan bea cukai kementerian keuangan untuk membentuk badan pendapatan negara. Badan gizi nasional, yang akan melaksanakan program makanan gratis senilai miliaran dolar milik Prabowo, dibentuk pada bulan Agustus," jelas laman itu.
Perlu diketahui, Prabowo akan dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 20 Oktober nanti.
