13 Hari Sebelum Pensiun, Jokowi Tetapkan KEK BSD, Pakar: Kuatnya Aroma Konflik Kepentingan

 

Keputusan Presiden Jokowi menetapkan BSD, milik Sinar Mas Group sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi Teknologi dan Kesehatan Internasional (Edutek Medika), mencurigakan.

Kalau pemikiran untuk membangun sentra perekonomian baru, menurut ekonom UPN Veteran-Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sulit diterima akal sehat. Musababnya, kawasan elit ini sudah berkembang pesat meski tak diberi 'hadiah' dari Jokowi.

"Kawasan ini sudah maju pesat sejak dulu. Infrastrukturnya sudah modern, akses langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, fasilitas yang lengkap. Mulai perumahan mewah hingga pusat bisnis dan teknologi yang mumpuni. Kawasan ini sudah menjadi magnet investasi sejak lama. Jadi sangat aneh BSD jadi KEK, menurut saya,” papar Achmad Nur, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Padahal, kata Achmad Nur, KEK dirancang untuk mendorong pengembangan pengembangan ekonomi di daerah-daerah yang masih tertinggal, atau kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi, namun belum optimal. Sehingga perlunya kehadiran pemerintah dengan menetapkannya sebagai KEK.

“Ingat, status KEK memberikan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak dan kemudahan perizinan. Agar investor tertarik masuk. Masalahnya, BSD memang punya potensi ekonomi besar, tapi tidak perlu status KEK,” ungkapnya.

Menurut pakar kebijakan publik ini, masih banyak wilayah di Pulau Jawa dan luar Jawa yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga lebih pantas dijadikan KEK dibandingkan BSD. “Contoh Indonesia bagian timur seperti NTT atau Maluku, potensi pariwisata dan sumber daya alam luar biasa. Nyatanya tak tersentuh kebijakan pembangunan nasional,” ungkapnya.

Lebih aneh lagi, katanya, Jokowi memutuskan KEK untuk BSD, beberapa hari sebelumnya. Perpresnya diteken mantan Wali Kota Solo itu pada 7 Oktober 2024, atau 13 hari menjelang pergantian kepemimpinan nasional.

Dengan kejadian runutan itu, menurut Achmad Nur, wajar jika masyarakat curiga dengan keputusan Jokowi atas KEK di BSD yang sangat menguntungkan Sinar Mas Group.

Asal tahu saja, BSD dikelola PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), anak usaha Sinar Mas Land yang merupakan unit bisnis dari Sinar Mas Group, milik Franky Widjaja. Siapa Franky Wijaya?

Dia adalah salah satu anggota konsorsium Nusantara yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Konsorsium ini, membenamkan investasi Rp20 triliun di megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Rasa-rasanya, 'keputusan di ujung' yang diambil Jokowi terkait KEK BSD ini, bukan karena kebetulan. Apalagi berdasarkan kajian akademik. “Meskipun pemerintah mungkin memiliki argumen bahwa penetapan KEK di BSD didasarkan pada potensi kawasan tersebut dalam sektor pendidikan, teknologi, dan kesehatan, sulit untuk mengabaikan potensi konflik kepentingan,” beber Achmad Nur.

“Penetapan KEK ini bisa saja dilihat sebagai bentuk 'imbalan' politik bagi perusahaan besar yang mendukung agenda pemerintahan, alih-alih didasarkan pada kebutuhan ekonomi yang murni,” tutupnya.

Untuk pembangunan KEK Edutek Medika di kawasan BSD ini, memerlukan lahan seluas 59,68 hektare (ha) dengan nilai investasi Rp18,8 triliun. KEK ini meliputi, wilayah timur seluas 28,83 ha yang terletak di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan, wilayah barat seluas 30,85 ha yang terletak di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.

Sumber Berita / Artikel Asli : inilah

Baca Juga