Dansesko TNI: Pertahanan IKN Harus Antisipasi 3 Ancaman Besar

Pertahanan Ibukota Nusantara (IKN) menjadi keutamaan bagi Indonesia karena merupakan jantung dari pemerintahan negara. Posisi IKN saat ini mendekat ke ancaman konflik di utara (Laut China Selatan dan sekitarnya).

Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) Marsekal Madya TNI Samsul Rizal menegaskan meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut tapi efek dan dampak konflik akan mempengaruhi pertahanan IKN.

Perwira Tinggi TNI AU bintang tiga ini menganalisis, ada tiga proyeksi ancaman bagi Indonesia di sekitar IKN. Pertama, militerisasi pulau di Laut China Selatan oleh China. Kedua, pembukaan kembali pangkalan AS di Filipina, dan ketiga, ketegangan di Taiwan.

“Perpindahan ibu kota membawa Center of Gravity (CoG) Indonesia mendekat ke berbagai proyeksi ancaman yang ada di Utara. Tidak secara langsung terlibat, tapi efek dampak dari konflik itu akan mempengaruhi,” tegas Marsdya TNI Samsul Rizal saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Konsep Strategi Pertahanan dan Keamanan IKN berbasis The Smart Defense and Security 5.0” di Jakarta, Rabu (3/4).

FGD dibuka oleh Kepala Otorita IKN Prof. Ir. Bambang Susantono sekaligus menjadi pembicara kunci (keynote speaker).

Narasumber FGD adalah Rektor Universitas Pertahanan RI Letjen TNI Jonni Mahroza, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Agria Ramdhan, Deputi Bidang Polhukhankam Bappenas Bogat Widyatmoko, Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dr. Indarto, Sesdirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Dr Oktaheroe Ramsu, Komandan Sesko TNI Marsdya TNI Samsul Rizal, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Prof. Hikmahanto Juwana., Deputi Taplai Lemhanas Mayjen TNI Rido Hermawan dan Dosen Binus University Curie Maharani Savitri.

Marsdya TNI Samsul Rizal memaparkan, saat ini konflik telah mengalami peralihan dan memasuki peperangan generasi kelima yang menekankan pada aksi militer non-kinetik, seperti rekayasa sosial, mis-informasi, serangan siber, dan artificial intelligence (AI) yang sepenuhnya otonom.

Lanjut dia, konsep Revolution Military Affairs (RMA) yaitu perubahan paradigma dalam karakter dan bagaimana perang dijalankan, dengan ciri penggunaan teknologi baru ke dalam sistem militer yang digabungkan dengan konsep operasional yang inovatif dan adaptasi organisasional.

“RMA bukan hanya penggunaan teknologi mutakhir di dalam sistem militer, melainkan melibatkan adanya perubahan mendasar dalam doktrin dan organisasi yang sesuai dengan perubahan tersebut,” bebernya.

Konsep smart security and smart defense, jelas Samsul Rizal, dari sisi smart security adalah penerapan teknologi informasi, combat cloud, operasi lintas medan dan fusi (penyatuan). Sementara dalam aspek smart defense terdiri dari informasi, penginderaan, serangan, dan komando.

“Implementasinya, adalah akuisisi kekuatan utama yang dapat menghasilkan efek deterrence merupakan hal krusial. Alusista yang diakuisisi harus harus berbasis teknologi terkini. Penggunaan alutsista secara integratif dan kolaboratif. Penggunaan alutsista yang yang dapat digunakan secara lintas matra dapat memaksimalkan fungsi dan kegunaan alutsista,” bebernya lagi.

“Penggunaan smart defense melalui integrasi sistem dan penggunaan alutsista kolaboratif dapat menciptakan efisiensi anggaran dari alutsista, menyeimbangkan penangkalan potensi ancaman dan pemberian ruang fiskal,” papar dia menambahkan.

Samsul Rizal juga menjelaskan, pembangunan postur pertahanan IKN melalui smart defense, dibutuhkan pemenuhan terhadap aspek teknologi dan sumber daya manusia.

“Teknologi berperan sebagai tulang punggung dalam implementasi konsep Pertahanan 5.0 di IKN,” tegasnya, seraya menyebutkan biaya untuk teknologi ini dibutuhkan anggaran besar.

Sumber daya manusia berfungsi sebagai pengendali utama teknologi dan pengambil keputusan kritis, dimana SDM militer perlu memiliki (1) kepekaan terhadap perkembangan teknologi terbaru, (2) pemahaman mendalam tentang taktik dan strategi kontemporer, (3) serta kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dan teknologi secara efektif dalam operasi Pertahanan 5.0.

“Smart defense juga mengintegrasikan matra darat, matra laut, dan matra udara. Untuk implementasi Pertahanan 5.0 diperlukan dukungan institusional, komitmen anggaran, nilai-nilai, dan industri pertahanan,” pungkasnya.

Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dr. Indarto memaparkan aspek kemanan di IKN yang disebutkan sebagai pemolisian harmoni. Dia menyebut dalam penerapan smart policing harus berorientasi pada pelayanan masyarakat dana bukan hanya aspek keamanan. Karena ketika teknologi cerdas itu diterapkan ada isu intervensi privasi, intervensi hak-hak warga negara, dan kekhawatiran akan keamanan data.

Pemolisian harmoni, sebut Indarto, pemeliharaan keamanan yang modern dan manusiawi.

“Dengan pemolisian harmoni, smart policing digabungkan dengan community policing, dimana masyarakat dilibatkan dalam menentukan pengawasan seberapa etis smart policing. Ada dua hal yang diterapkan, pertama partnership, kemitraan. Kedua, problem solving, pemecahan masalah masyarakt dengan konteks masalahnya,” ungkap Brigjen Pol Indarto.

Kerangka kerja pemolisian harmoni di IKN, jelas Indarto, ada komando terintegrasi berupa command center yang fungsinya adalah (1) Pelayanan kepolisian, (2) Pencegahan kejahatan, (3) penegakan hukum.

“Semua teknologi high tech,” ujarnya.

Dia juga mendorong untuk membangun teknologi mandiri tidak tergantung pada vendor luar negeri karena terkait dengan data dan keamanan data.

Sumber Berita / Artikel Asli : rmol