Data pemilih tidak wajar ditemukan di lingkup kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah, Arab Saudi.
Diungkap saksi dari Partai Gerindra, Mariyanto Jamim, jumlah pemilih Pemilu Serentak 2024 yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Jeddah 9 kali lipat lebih banyak dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Temuan tersebut disampaikan Mariyanto dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara luar negeri tingkat nasional di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).
"DPK-nya besar sekali, 9.576 (suara). Itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada DPT, (dan) DPTb?" ujar dia.
Mariyanto menjelaskan, jumlah pemilih dalam DPT hanya sebanyak 1.916 orang. Sehingga, dia menganggap data pemilih di Jeddah tidak masuk akal.
Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah, Yasmi Adriansyah tak menampik adanya persoalan serius terkait data pemilih di setiap pemilihan.
"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah, selalu DPK besar jumlahnya," katanya.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmati, jumlah pemilih DPK di Jeddah lebih banyak dari DPT karena jumlah tenaga kerja ilegal (TKI) sangat banyak.
"Kalau ditanya siapa mereka yang DPK? Ini adalah mayoritas pekerja undocumented, TKI ilegal. Mereka tidak berani mendaftar khawatir dilaporkan KJRI kemudian dideportasi," tambah Siti.
Hingga berita ini diterbitkan, proses rekap suara untuk PPLN Jeddah belum disahkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari karena masih dibahas data pemilih DPK yang diduga bermasalah.