Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut bakal bergabung dengan Partai Golkar. Bahkan Jokowi dikaitkan dengan posisi Ketua Umum (Ketum).
Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak pun menyebut Jokowi turun langsung menjadikan Partai Golkar sebagai target untuk dibegal setelah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko gagal membegal Partai Demokrat.
"Anak buahnya gagal membegal Demokrat, kini Mukidi aka bos pembegal turun tangan langsung dan jadikan Golkar sebagai target," kata Lukman dikutip dari akun X pribadinya, Selasa (5/3/2024).
Menurutnya, keputusan Jokowi menjadikan Golkar sebagai target untuk dibegal merupakan kesalahan dari partai berwarna kuning itu karena memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
"Salah Golkar sendiri jadikan sosok yang tersandera kasus jadi ketua, alhasil dikendalikan habis-habisan oleh Mukidi," ungkap Lukman.
Untuk diketahui, Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian terseret kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022.
Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK semua orang bisa bergabung menjadi bagian dari Partai Golkar, termasuk dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) asal memenuhi syarat.
JK menyampaikannya usai membuka Muktamar ke-8 Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (1/3/202).
"Semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat. Bergabung saja boleh apa yang tidak boleh," katanya.
Namun meskipun telah bergabung dengan Golkar sebagai kader, Jokowi tidak akan mudah menjadi ketua umum karena harus melewati serangkaian proses, seperti menjadi pengurus terlebih dahulu.
"Semua orang bisa, kamu pun juga bisa, boleh. Tapi kalau untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum 5 tahun harus punya pengurus," ucap Jusuf Kalla.
