Amerika Serikat (AS) kembali buka suara soal kemenangan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (pilpres) berdasarkan hasil quick count dan real count sementara KPU. Hal ini ditegaskan oleh Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, Selasa waktu setempat.
Dalam pernyataannya, Kirby mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia atas suksesnya pemilu. Ia menyebut Presiden Joe Biden menantikan keterlibatan awal dengan pemerintahan baru dan memperkuat kerja sama di bawah kemitraan strategis.
"Kami tentu saja memantau dengan cermat penghitungan suara yang sedang berlangsung, dan kami memahami bahwa Menteri Subianto memiliki keunggulan yang signifikan," ujarnya dikutip dari situs resmi Gedung Putih, whitehouse.gov, yang dilihat CNBC Indonesia, Rabu (6/3/2024).
"Kami menjalin kerja sama yang sangat baik dengannya sejak dia menjadi Menteri Pertahanan. Dan tahukah Anda, jika dia akhirnya terpilih, maka kami berharap dapat melanjutkan hubungan itu," tegasnya.
Prabowo sendiri saat ini unggul jauh dari dua rivalnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Berdasarkan penghitungan quick count dan real count terbaru KPU, Prabowo memperoleh suara hingga 58%, membuatnya kemungkinan besar berhasil mengamankan kursi presiden dalam satu putaran pilpres saja.
Meski begitu, Prabowo seringkali dikaitkan dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lampau. Ia juga sempat ditolak pergi ke AS atas dasar dugaan ini.
Selain itu, keputusannya untuk menggandeng Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai calon wakil presiden juga menuai kontroversi. Beberapa pihak menilai hal ini mengancam perkembangan demokrasi di Indonesia.
Dengan situasi ini, Kirby menekankan pesan bahwa Washington akan terus mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi. Ia yakin ini juga akan terus menjadi agenda Presiden Biden.
"Kami tidak pernah mundur dari keprihatinan kami mengenai perlunya hak asasi manusia, hak-hak sipil, dan semua nilai-nilai lembaga demokrasi," ujarnya.
"Dan Presiden tentu saja tidak akan segan-segan mengungkapkan keprihatinan kami, tambahnya.
Sebelumnya pengamat AS meminta Biden segera menyelamati Prabowo. Dalam artikel opini di laman The Diplomat, CEO perusahaan konsultan strategis BowerGroupAsia dan anggota dewan Dewan Bisnis AS-ASEAN, Ernest Z. Bower menyebut Biden harus memberi ucapan selamat ke Prabowo sekarang.
"Presiden Joe Biden harus segera mengucapkan selamat kepada Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, atas dugaan kemenangannya dalam pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari," ujarnya.
"Tindakan sederhana ini akan menandakan bahwa pemerintah AS memahami realitas politik yang baru dan terus berkembang di Asia," tegasnya.
Ia kemudian menyebut bagaimana Presiden China, pesaing geopolitik dan ekonomi AS di Indo-Pasifik, telah melakukannya. Begitu pula dengan sekutu dan mitra AS lain, seperti Inggris, Australia, Belanda, India, dan Singapura.
Menurutnya AS memang tak memberikan ucapan selamat kepada pemimpin asing terpilih sampai hasil pemilu disahkan. Meski masuk akal, namun "tidak akan menjadi hal yang masuk akal jika hal ini akan memakan waktu enam minggu dan mitra regional serta pesaing AS sudah mempertimbangkannya".
"Komisi Pemilihan Umum Nasional Indonesia kini memang berada di posisi yang bertanggung jawab pada proses penghitungan suara ... Prabowo memimpin ... dengan tiga perempat surat suara telah dihitung," jelasnya lagi mengatakan tak mungkin ada putaran kedua mengingat suara Prabowo melebihi 50%.
"Ini sudah selesai dan 'bunuh diri' strategi bagi Washington untuk masih menunggu," tambahnya lagi.
Menurutnya keraguan-raguan Washington saat ini dapat merugikan hubungan AS-Indonesia dalam waktu dekat. Ini juga dapat merugikan perusahaan-perusahaan AS saat mereka berupaya menyelaraskan diri dengan pemerintahan yang akan datang dan mendukung kerja sama dengan mitra-mitra Amerika.
Dijelaskannya bagaimana Indonesia penting bagi Washington karena ukuran dan lokasi geopolitiknya di sepanjang jalur pelayaran penting di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Belum lagi populasinya yang mencapai 280 juta jiwa menjadikan RI sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan AS sendiri.
"Indonesia, dengan perekonomian senilai US$1,2 triliun, adalah produsen nikel terbesar di dunia, yang sebagian besar ditambang dan diproses oleh perusahaan-perusahaan dari China," katanya lagi.
"Negara ini juga merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia dan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Jadi penting bagi Washington dan Jakarta untuk bekerja sama," tegasnya.
"Pemerintahan Biden dipenuhi oleh para pakar Asia yang "memahaminya" dan harus mampu mendobrak preseden dan tradisi hukum serta memperbarui pendekatan kita. Penting bagi Biden untuk mengirim pesan kepada Prabowo sesegera mungkin," jelasnya.
