Banyak K/L-Pemda Tak Patuh P3DN, Luhut Keluarkan Perintah Baru

Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan agar belanja setiap kementerian/ lembaga (K/L) juga Pemerintah Daerah (Pemda) efisien dan berkualitas. Hal itu, kata diam permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi lain, dia memaparkan hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kepatuhan belanja produk dalam negeri (PDN) selama 2023. Terungkap, masih banyak K/L dan Pemda yang tak mematuhi upaya pemerintah dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Hal itu disampaikan saat menghadiri Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Tahun 2024 di Bali, Kamis (07/03/2024).

"Tadi pagi saya di-brief Pak Ateh (Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh) bahwa kita tuh jangan hanya bisa menghabiskan anggaran tetapi juga harus berkualitas dan juga efisien. Saya ulangi berkualitas dan efisien, sebab itu juga permintaan dari Presiden kita Joko Widodo," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (7/3/2024).

"BPKP telah melakukan penilaian terkait kepatuhan belanja PDN selama 2023. Tingkat kepatuhan tersebut masih perlu diperbaiki. Sebab dari 460 K/L/Pemda hanya 94 yang kepatuhannya dinilai cukup baik, sementara 366 instansi lainnya harus memperbaiki proses perencanaan dan implementasi PDN di internal masing- masing," tambah Luhut.

Untuk itu, dia memerintahkan K/L dan Pemda melakukan tujuh langkah untuk mengakselerasi belanja produk dalam negeri. Langkah tersebut diklaim strategis menjawab hambatan yang dihadapi dalam menerapkan P3DN.

"Menurut catatan BPKP, ada beberapa hambatan utama tingkat kepatuhan tersebut yang di mana untuk menjawab hambatan tersebut dan mengakselerasi belanja PDN, ada 7 langkah strategis," ujar Luhut.

Tujuh langkah tersebut adalah:

Pertama, fokus perbaiki proses internal dan penguatan Tim P3DN

Kedua, belanja PDN minimal 95%, prioritaskan produk dan merek lokal, susun roadmap pengurangan impor dan dorong pengembangan industri substitusi impor prioritas pada industri elektronika, alkes, dan alutsista.

Ketiga, dorong proses phasing out KKP (Kartu Kredit Pemerintah) dan phasing in ke Kartu Kredit Indonesia

Keempat, permudah dan tingkatkan sertifikasi TKDN dengan memasukkan unsur hak kekayaan intelektual milik WNI dan produksi di dalam negeri

Kelima, gunakan Indeks Kepatuhan belanja PDN untuk early warning system dan dasar pemberian insentif dan disinsentif

Keenam, susun panduan prioritas belanja PDN bagi negosiator hutang luar negeri.

Ketujuh, akselerasi harmonisasi RUU PBJ dan siapkan Perpres atau PP turunannya. Siapkan revisi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Perpres agar tercantum mekanisme sanksi.

"Saya minta seluruh langkah strategis tersebut selesai paling lambat Agustus 2024. Laporkan progresnya secara rutin/bulanan. Kita akan bertemu lagi pada Temu Bisnis Tahap VIII di Semester II 2024 yang saya harap dapat diampu oleh Kementan dan Kominfo," tegas Luhut.

Sebelumnya,

Luhut memaparkan hasil laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian BUMN. Laporan itu mencatat realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) meningkat 80% dari Rp749,5 triliun pada 2022 menjadi 1.349,8 triliun pada 2023.

"Capaian yang baik ini hendaknya terus ditingkatkan untuk mendukung industri dalam negeri sehingga dapat menciptakan perekonomian yang lebih kuat dan berkualitas," kata Luhut yang juga Ketua Tim Nasional P3DN.

"Seluruh K/L dan Pemda harus mengembangkan roadmap pengurangan impor, dengan target impor maksimal 5% dari belanja," tukasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : cnbc