Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin jajarannya akan bersikap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.
"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2).
Tak hanya bersinergi dengan TNI, Polri juga melakukan berbagai hal dalam menjaga netralitas, mulai dari memberikan pengawalan melekat (walkat) paslon capres dan cawapres, menjaga situasi kamtibmas, pengamanan logistik hingga pencoblosan di TPS.
"Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai, dan bermartabat," kata Trunoyudo.
Trunoyudo juga menjelaskan, dasar netralitas Polri dalam pesta demokrasi merujuk pada UU 2/2002 tentang Polri Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
Kemudian UU 2/2002 tentang Polri Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Selanjutnya, PP 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 huruf B, yang menyebutkan dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis, serta beberapa aturan lain.
Untuk itu, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk mendukung Polri agar Pemilu 2024 terselenggara aman dan damai.
"Kita imbau masyarakat menyukseskan pemilu ini berjalan aman dan damai. Masyarakat harus menghindari segala isu hoax, SARA, politik identitas yang dapat memecah-belah persatuan bangsa," tutupnya.
