Pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta aparat TNI/Polri netral dalam Pemilu 2024 hanyalah sebuah hal yang normatif.
Begitu disampaikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003-2007, Taufiequrachman Ruki, menanggapi pernyataan Megawati soal TNI/Polri harus diingatkan agar netral. Dan ada pihak lain yang menyatakan Badan Intelijen Negara (BIN) juga harus netral.
"Saya kira itu normatif sekali ya, normatif sekali kalau dia mengatakan bahwa aparatur negara apakah itu TNI, apakah Polri (harus) netral, itu normatif, dan memang dari dulu begitu," kata Ruki usai menghadiri acara pernyataan sikap pimpinan KPK periode 2003-2019 terkait kondisi bangsa dan negara di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
Namun demikian, lanjut Ruki, ketika ada pernyataan tersebut, maka bisa jadi memang sebagian orang merasakan adanya ketidaknetralan.
"Jangan kemudian alergi terhadap pendapat yang berbeda, jangan. Tidak mustahil ada kebenaran di dalamnya," terang Ruki.
Purnawirawan Inspektur Jenderal Polisi ini pun mengungkapkan, bahwa tudingan TNI/Polri tidak netral juga sempat terjadi pada Pemilu 2019 lalu.
"(Pemilu) 2014 enggak ada, 2019 ada. Tahu enggak kenapa? Karena di 2014 incumbent tidak memiliki kepentingan apa-apa, lepas saja gitu. Di 2019 incumbent punya kepentingan nyalon lagi. Sekarang punya kepentingan. Jadi persoalannya adalah persoalan kepentingan, conflict of interest, itu cikal bakal semuanya," pungkas Ruki.
