Bukan hanya TNI-Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN), pemimpin negara hingga semua elemen birokrasi juga semestinya memberikan contoh tauladan.
Begitu yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana saat dimintai tanggapan soal pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri soal TNI-Polri harus netral dan pernyataan Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief yang menyatakan BIN juga harus netral.
Denny mengatakan, pernyataan Megawati soal netralitas TNI-Polri sangat penting untuk didukung dan digaungkan.
"Itulah elemen penting yang memang hilang dalam Pilpres 2024, netralitas," kata Denny kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (4/2).
Akan tetapi, kata Denny, bukan hanya TNI-Polri dan BIN yang harus netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024, melainkan ada elemen lainnya yang juga seharusnya diingatkan dapat memberikan tauladan untuk netral.
"Bukan hanya TNI, Polri, BIN juga perlu diingatkan, serta semua elemen birokrasi, tidak terkecuali pemimpin negara sendiri, yang semestinya memberi contoh taulandan," terang Denny.
Karena menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) periode 2011-2014 ini, jika aparatur negara sudah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kontestan, maka ruang kompetisi sudah terkontaminasi polusi kecurangan, dan pilpres yang demokratis hanyalah menjadi impian.
"Rakyat harus terus melakukan pengawasan dan perlawanan!" pungkas Denny.
