Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengutuk keras penganiayaan terhadap tujuh orang relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
Menurut Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, penganiayaan tersebut merupakan tindakan brutal yang menciderai demokrasi lima tahunan.
“TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun,” tegas Arsjad saat jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/1).
Atas insiden kekerasan tersebut, Arsjad meminta kepada semua tim pemenangan kontestan Pilpres 2024 untuk mengedepankan cara-cara yang fair agar pemilu berjalan dengan aman dan damai.
“Termasuk tim paslon 1 dan 2 untuk sama-sama menghindari dan mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan dan pelanggaran demi terjaganya suasana pemilu yang damai, adil, dan martabat. Ini adalah tanggung jawab kita semua,” ucap mantan Ketua KADIN ini.
Sebelumnya, relawan Ganjar menjadi korban penganiayaan prajurit TNI di depan markas Kompi B Yonif Raider 408/SBH di Boyolali pada Sabtu (30/12).
Peristiwa itu disebut terjadi secara spontan karena kesalahpahaman dua belah pihak. Sebab, saat prajurit sedang bermain bola voli, terdengar suara knalpot brong yang gasnya digeber oleh pemotor yang sedang melintas.
Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi menyebut hal yang sama juga dirasakan masyarakat sekitar yang turut mengaku terganggu dengan suara knalpot brong tersebut.
"Seketika itu beberapa anggota yang sedang bermain bola voli tersebut keluar gerbang dan menghentikan, lalu menegur pengendara motor yang menggeber knalpotnya tersebut sehingga terjadi cek-cok mulut dan berujung terjadinya tindak penganiayaan oleh oknum anggota," katanya.
Buntut peristiwa itu, kata Kristomei, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan jajarannya untuk menahan 15 prajurit TNI AD guna proses pemeriksaan dan penyelidikan.
"Telah memerintahkan Danyonif Raider 408/Sbh dan Denpom IV/4 Surakarta untuk menahan 15 prajurit terduga kasus penganiayaan guna memeriksa, menyelidiki dan mendalami keterlibatan oknum prajurit tersebut serta melakukan proses hukum, sesuai prosedur yang berlaku," tegasnya.
