Punya Potensi Pariwisata Besar, Ali Ibrahim Perjuangkan Kota Tidore Kepulauan Masuk KSPN

 

Memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, Kota Tidore Kepulauan akan didorong untuk masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Hal itu dipastikan Walikota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, didampingi Ketua DPRD Kota Tidore, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Kadis Pariwisata, dan Kaban Bapelitbang saat melakukan koordinasi terkait KSPN Tidore di Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Regional III, Jakarta, Rabu kemarin (17/1).

"Menjadi harapan kami, sehingga siapa pun yang akan memimpin Kota Tidore Kepulauan ke depan, pengembangan pariwisata tetap berjalan, selain itu dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), itu yang menjadi harapan kami," ucap Ali dalam keterangannya, Kamis (18/1).

Terkait usulan Ali, Asisten Deputi Bidang Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kosmas Harefa mengatakan, Kota Tidore Kepulauan memang memiliki daya tarik sendiri untuk ditetapkan sebagai KSPN.

Apalagi, dilihat dari segi potensinya memang luar biasa. Termasuk jika melihat dari diameter Maluku Utara, potensi Kota Tidore Kepulauan memang luar biasa.

"Sebab selama ini di dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional (Ripparnas), Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu KSPN yang meliputi Morotai, tetapi masih terlalu luas. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan dari teman-teman Kota Tidore Kepulauan ini perlu didukung, tentunya dari Kemenkomarves memberikan dukungan yang besar terkait hal ini," kata Kosmas.

Menanggapi koordinasi tersebut, Direktur Regional III Kemen PPN/Bappenas, Ika Retna Wulandari mengatakan, ini peluang yang sangat baik, terlebih sudah dipersiapkan dokumen usulannya.

"Jadi pas sekali, nanti langkah-langkahnya bisa kita penuhi bersama. Seperti ada kajian-kajian dan penilaian khusus, nanti kita mengikuti prosesnya. Tapi untuk sementara, kami sangat mengapresiasi karena sudah ada dokumen kajian pendukungnya. Karena saat ini memang semua berbasis kajian," kata Ika. 

Sumber Berita / Artikel Asli : rmol

Baca Juga