Keputusan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD, dari jabatan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju merupakan bentuk kritik moral terhadap penguasa.
“Ini merupakan kritik moral. Protes moral terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari. Betapa kekuasaan, aparat, dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, sangat telanjang, sangat terang benderang, untuk mendukung paslon tertentu,” kata Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, saat jumpa pers di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/1).
Kara, sapaan akrabnya menyebut, semua pihak sejatinya sudah mengetahui dan harus sama-sama mengupayakan agar Pemilu 2024 berjalan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil). Tak terkecuali pemerintah.
“Syarat utama dari pemilu jujur adil itu adalah netralitas aparat. Tidak dibolehkannya penggunaan fasilitas negara untuk keperluan pemenangan dari satu paslon tertentu,” tegasnya.
Mahfud MD akhirnya resmi mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI. Pengumuman itu disampaikan di sela-sela safari politiknya di Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Rabu siang (31/1).
“Maka hari ini saya sudah membawa surat (pengunduran diri) untuk Presiden,“ ucap Mahfud.
Mahfud memastikan surat pengunduran dirinya akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo ketika bertemu di Jakarta nanti.
“Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, begitu saya ketemu langsung, saya sampaikan surat ini,” kata cawapres pendamping capres Ganjar Pranowo ini.
