Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyelesaikan target sertifikasi barang milik negara (BMN) lebih awal dari waktu yang ditentukan.
Dalam laporannya hingga (18/12), DJKN mencatat telah menyelesaikan sertifikasi 56.858 BMN. Angka itu melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 51.131 BMN.
"Berarti sudah 111 persen capaian di tahun ini dari seluruh kanwil dan seluruh kementerian/lembaga," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Encep Sudarwan dalam media briefing yang dikutip Selasa (26/12).
Menurutnya, angka sertifikasi BMN tersebut masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun nanti, karena masih terdapat beberapa kantor wilayah (kanwil) yang belum mencapai target sertifikasi yang ditetapkan.
"Secara nasional tercapai, tapi ada kantor yang belum tercapai," katanya.
Untuk itu, realisasi sertifikasi BMN dari setiap kanwil akan terus digencarkan hingga akhir penghujung tahun nanti, dan akan dilanjutkan pada 2024 mendatang.
Selain itu, pihak DJKN juga akan memperluas cakupan BMN kelolaan guna mempercepat proses sertifikasi, yang tidak hanya berfokus kepada BMN di bawah K/L, namun pemerintah juga akan mengejar sertifikasi aset yang sebelumnya dikelola bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Adapun sertifikasi BMN sendiri merupakan salah satu upaya Kemenkeu untuk mengamankan aset negara.
