Presiden Joko Widodo optimistis tahun depan sudah bisa menggelar upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Ia juga menampik bahwa pembangunan IKN dapat terhambat masalah hukum. Hal ini diungkapkan Jokowi menjawab pernyataan sejumlah pengusaha yang diundang ke kawasan IKN, Kamis (2/11/2023).
Pengusaha tekstil Anne Patricia Sutanto meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang mau berinvestasi di IKN. Termasuk
"Jangan sampai kita support gak jelas, nanti ujungnya bapak tahu...," kata dia.
Menjawab pernyataan tersebut, Jokowi meyakinkan pengusaha bahwa proyek IKN bakal terus berjalan, sehingga ia meminta investor agar tak perlu takut berinvestasi karena sudah ada Undang-Undang IKN yang didukung 93% dari fraksi partai di DPR.
"Tahun depan itu kita mau upacara di IKN. Lapangannya rumputnya sudah ditanam mesti rampung," kata Jokowi.
"Kalau yang lain-lain bisa sampai 15 tahun, supaya tahu supaya tidak terjadi missed," jelasnya.
Namun, Jokowi menyebut pembangunan IKN bisa lebih cepat jika dibantu oleh pihak swasta.
Pada kesempatan itu Jokowi juga mengatakan pembangunan IKN membutuhkan biaya mencapai US$ 33 miliar, sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Sehingga pemerintah merancang pembiayaan IKN 20% dari APBN dan 80% dari swasta.
"Setelah pemerintah memulai dua tahun lalu pertengahan tahun ini sudah mulai swasta masuk, swasta masuk. peletakan batu pertama, groundbreaking terus," katanya.
Namun saat ini pemerintah masih memprioritaskan investor dalam negeri. Meski sudah banyak peminat dari investor asing dimana sudah ada 320 letter of intent.
"Saat ini memang masih kita rem, yang diprioritaskan adalah dari yang dalam negeri terlebih dahulu," kata Jokowi.
