Pakta integritas antara Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Moso dan Kepala Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban beredar di media sosial. Salah satu isi pakta integritas itu terkait kesiapan mencari dukungan untuk memenangkan Ganjar Pranowo di atas 60 persen di Sorong.
Surat diduga Pakta Integritas Yan Piet salah satunya diunggah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman.
“Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yg kena OTT KPK itu? Mengapa pula ada tandatangan Kabinda Papua Barat dlm dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dgn tukar guling politik.?Oooh Domine, selamatkan negeri ini.#RakyatMonitor#,” tulis Benny.
Pakta integritas tersebut mencakup komitmen untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ganjar Pranowo dalam perhelatan Pemilihan Presiden 2024.
Dalam pernyataan resminya, PJ Bupati Sorong menyatakan bahwa dukungan tersebut juga akan diikuti dengan kontribusi suara sebesar 60 persen dari warga Sorong.
Dengan dukungan dan kontribusi suara sebesar 60 persen Ganjar Pranowo diharapkan dapat memperoleh basis yang kuat di Sorong.
Seiring berjalannya waktu, dinamika politik akan semakin intens, dan peran tokoh daerah seperti PJ Bupati Sorong dianggap memegang peranan kunci dalam membentuk opini dan arah dukungan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pegiat Media Sosial (Medsos) Denny Siregar, mengatakan ada sesuatu yang aneh pada Pakta Integritas itu.
"Hehe aneh sih yang katanya dokumen pakta integritas ini," ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X (14/11/2023).
Yang ganjal menurut Denny, ada pernyataan Yan Piet siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar.
"Bulan Agustus Ganjar pensiun dari Gubernur Jateng. Bulan Agustus pakta itu ditandatangani," ucapnya.
Denny kemudian mempertanyakan, bagaimana kekuatan sosok Ganjar hingga memaksa PJ Bupati Sorong menandatangani Pakta Integritas.
"Lah Ganjar sekuat apa sih sampe maksa Pejabat sementara tanda tangan pakta integritas," Denny menuturkan.
Selain itu, Denny menyinggung penunjukan PJ Bupati. Kata dia, PJ ditunjuk oleh Presiden Jokowi melalui Kemendagri, bukan Ganjar Pranowo.
"Lagian yang angkat Pj kan Presiden?," tandasnya.
