Peperangan antara kelompok pejuang Palestina, Hamas, dengan Israel masih terus terjadi. Eskalasi semakin tajam setelah Israel melontarkan serangan balasan yang bertubi-tubi ke wilayah Gaza.
Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dikutip dari Al Jazeera dan beberapa sumber lainnya, Selasa (31/10/2023):
1. Tolak Gencatan Senjata, Netanyahu Blak-blakan Tujuan Israel
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa gencatan senjata dalam perang Israel melawan Hamas "tidak akan terjadi". Artinya, negara tersebut akan mengabaikan resolusi Majelis Umum PBB yang bertujuan memenuhi "kebutuhan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya".
Dalam penjelasannya kepada pers, sebagaimana dilansir AFP, Netanyahu mengatakan gencatan senjata berarti menyerah kepada Hamas. Sebelumnya, serangan itu menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 230 orang, menurut angka terbaru Israel.
"Seruan untuk gencatan senjata adalah seruan agar Israel menyerah kepada Hamas, menyerah kepada terorisme... hal ini tidak akan terjadi," katanya, seraya bersumpah bahwa Israel akan "berjuang sampai pertempuran ini dimenangkan".
Sekutu Israel juga mengatakan hal sama. Amerika Serikat (AS) juga keberatan dengan gencatan senjata.
"Kami tidak percaya bahwa gencatan senjata adalah jawaban yang tepat saat ini," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby, seraya menambahkan bahwa "jeda" untuk memasukkan bantuan ke Gaza harus dipertimbangkan.
2. Kabinet Israel Terbelah
Dinamika politik Israel kembali memanas. Kali ini, ketegangan politik terjadi saat Negeri Yahudi itu masih terus melakukan serangan ke wilayah Gaza, Palestina, untuk menghancurkan kelompok Hamas.
Hal ini pun menimbulkan tanda tanya bagaimana Israel bobol mengingat negara itu dikenal memiliki kemampuan militer yang mumpuni. Namun di tengah kebingungan ini, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu justru memperoleh kecaman.
Tepat setelah serangan Hamas, Netanyahu menulis bahwa ia tidak pernah diberitahu tentang peringatan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Netanyahu malah menyalahkan pasukannya atas serangan tersebut.
Pernyataan itu menimbulkan keributan. Para pemimpin politik mengecam Netanyahu karena bermain politik dengan melempar tanggung jawab ketika negara itu berada di tengah-tengah kampanye militer yang sulit di Gaza.
Para ahli mengatakan kejadian tersebut mengkonfirmasi adanya keretakan yang semakin besar dalam institusi politik dan militer. Mereka mempertanyakan kepemimpinan Netanyahu dan kapasitasnya untuk memimpin negara melalui perang tanpa memprioritaskan kepentingannya sendiri di atas keamanan nasional.
"Mengatakan bahwa ia gagal adalah pernyataan yang meremehkan tahun ini," kata Yossi Mekelberg, rekan Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, kepada Al Jazeera.
"Ini adalah kampanye militer yang sangat sulit sehingga Anda menginginkan PM yang bertanggung jawab dan tidak ada satu orang pun (di pemerintahan) yang mempercayai Netanyahu. Itulah isu utama kabinet ini," kata Mekelberg.
3. Bukti-Bukti Kejahatan Perang oleh Israel & Hamas
PBB membongkar kejahatan perang Hamas dan Israel. Ini diutarakan PBB, Selasa.
"Laporan bahwa kelompok bersenjata dari Gaza telah menembak mati ratusan warga sipil tidak bersenjata adalah hal yang menjijikkan dan tidak dapat ditoleransi. Menyandera warga sipil dan menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia adalah kejahatan perang," demikian menurut PBB, seperti dikutip The Guardian.
Pakar hukum mengatakan bahwa Hamas dan kelompok lain seperti Jihad Islam juga mungkin bersalah atas kejahatan perang. Karena menembakkan ribuan roket dari Gaza ke Israel.
PBB juga mengatakan bahwa Israel mungkin melakukan kejahatan perang hukuman kolektif melalui pengepungannya terhadap wilayah Gaza. Komite Palang Merah Internasional menyetujui hal ini.
"Instruksi yang dikeluarkan oleh otoritas Israel kepada penduduk Kota Gaza untuk segera meninggalkan rumah mereka, ditambah dengan pengepungan total, yang secara eksplisit tidak memberi mereka makanan, air dan listrik tidak sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional," katanya.
Amnesty International mengatakan pihaknya telah "mendokumentasikan serangan Israel yang melanggar hukum. Termasuk serangan tanpa pandang bulu, yang menyebabkan banyak korban sipil dan harus diselidiki sebagai kejahatan perang".
Sementara Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa "berbagai kejahatan perang telah dan terus dilakukan di Israel dan Palestina". Dikatakan pasukan Israel dan kelompok bersenjata Palestina melakukan serangan tanpa pandang bulu yang merugikan warga sipil".
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, yang dijalankan oleh Hamas, mengatakan lebih dari 8.000 orang tewas dalam serangan Israel, termasuk lebih dari 3.000 anak-anak. Beberapa kelompok telah melangkah lebih jauh dengan menuduh Israel melakukan genosida, meskipun para pengacara mengatakan bahwa hal itu merupakan kejahatan yang lebih sulit dibuktikan berdasarkan hukum internasional.
4. Rusia-AS Panas soal Sweeping Pesawat Israel
AS melontarkan kecaman terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini karena ia menyalahkan Ukraina dan negara-negara Barat atas kerusuhan anti-Israel di sebuah bandara di Dagestan yang mayoritas penduduknya Muslim.
Putin menuduh Ukraina dan "agen layanan khusus Barat" setelah massa menyerbu Minggu malam ke bandara Makhachkala di Kaukasus Utara Rusia. Mereka menuntut untuk menemukan penumpang Yahudi di pesawat yang tiba dari Israel.
Ketika ditanya mengenai tuduhan Putin terhadap Barat, juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby berkata dengan sinis. Ia mengatakan hal itu lucu.
"Bukankah itu lucu?" katanya.
"Retorika klasik Rusia, ketika terjadi sesuatu yang buruk di negara Anda, Anda menyalahkan orang lain," katanya dalam pengarahan di Gedung Putih, dikutip The Guardian.
"Barat tidak ada hubungannya dengan hal ini. Ini hanyalah kebencian, kefanatikan dan intimidasi, murni dan sederhana," jelasnya.
"Beberapa orang akan membandingkannya dengan pogrom di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan saya pikir itu mungkin deskripsi yang tepat, mengingat video yang kita lihat di luar sana," katanya tentang serangan anti-Yahudi.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller sebelumnya menyebut tuduhan Rusia mengenai keterlibatan Ukraina. Ia menyebutnya "tidak masuk akal."
5. Israel Mau Pindahkan Warga Gaza ke Sini
Sebuah kementerian pemerintah Israel dilaporkan telah menyusun proposal masa perang untuk memindahkan 2,3 juta penduduk Jalur Gaza ke semenanjung Sinai di Mesir. Rencana ini pertama kali diterbitkan oleh sebuah situs berita lokal, Sicha Mekomit.
Dalam laporannya, Kementerian Intelijen, sebuah kementerian junior yang melakukan penelitian tetapi tidak menetapkan kebijakan. Ini menawarkan tiga alternatif "untuk menghasilkan perubahan signifikan dalam realitas sipil di Jalur Gaza sehubungan dengan kejahatan Hamas yang berujung pada perang".
Penulis dokumen tersebut menganggap ini sebagai alternatif yang paling diinginkan demi keamanan Israel. Dokumen tersebut mengusulkan untuk memindahkan penduduk sipil Gaza ke kota-kota tenda di Sinai utara, kemudian membangun kota-kota permanen dan koridor kemanusiaan yang tidak ditentukan.
Sebuah zona keamanan juga akan dibentuk di wilayah Israel untuk menghalangi masuknya pengungsi Palestina. Laporan tersebut tidak menyebutkan apa yang akan terjadi dengan Gaza setelah populasinya habis.
6. Jepang 'Hukum' Individu-Perusahaan yang Terkait dengan Hamas
Jepang menjatuhkan sanksi kepada sembilan orang dan sebuah perusahaan yang terkait dengan Hamas. Tindakan itu diumumkan Kementerian Luar Negeri Jepang, Selasa.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan pemerintah, sebagaimana dikutip CNN Indonesia, entitas yang terkena sanksi termasuk pemodal dan operator. Perusahaan tersebut adalah Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash), yang merupakan bisnis berbasis di Gaza yang menyediakan layanan transfer uang dan penukaran mata uang virtual, termasuk Bitcoin.
Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, semua entitas yang terkena sanksi telah ditetapkan sebagai "teroris". Sanksi tersebut berupa pembekuan aset individu dan perusahaan yang membantu mendanai Hamas, dan sejalan dengan sanksi baru yang diumumkan oleh pemerintah AS pada awal bulan ini.
Daftar tersebut menampilkan nama-nama yang sama yang diumumkan oleh Departemen Keuangan AS pada 18 Oktober, ketika AS mengumumkan sanksi serupa. Ini adalah sanksi pertama terkait Hamas yang diumumkan oleh Jepang.
Individu termasuk anggota Hamas Muhammad Ahmad 'Abd Al-Dayim Nasrallah dan Ayman Nofal baru saja ditambahkan ke daftar orang dan organisasi yang dianggap teroris oleh Jepang. Adapun dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober, sehari setelah serangan Hamas terhadap Israel, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan pihaknya "mengutuk keras tindakan tersebut dan mendesak pembebasan dini para tawanan tersebut".
"Pada saat yang sama, Jepang sangat prihatin dengan sejumlah korban di Jalur Gaza yang disebabkan oleh serangan (Pasukan Pertahanan Israel)," bunyi pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa pihaknya mendesak "semua pihak terkait untuk menahan diri semaksimal mungkin untuk menghindari kerusakan dan korban lebih lanjut.
7. Lebanon Siaga Perang
Lebanon memiliki ketakutan besar akan munculnya perang regional. Pasalnya, pertempuran antara kelompok bersenjata Hizbullah dan Israel diprediksi dapat menjadi tidak terkendali. Konflik antara Hizbullah dan Israel sendiri terjadi bersamaan dengan perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.
Dalam beberapa hari terakhir, kelompok bersenjata Lebanon dan Israel telah melancarkan serangan lebih jauh ke wilayah masing-masing. Ini menjadi sebuah peningkatan dari pertempuran sebelumnya yang terbatas di wilayah perbatasan Israel-Lebanon.
Serangan-serangan tersebut menargetkan pos-pos militer dan pejuang, dan menyebabkan beberapa korban sipil. Sebagian besar desa di Lebanon yang menjadi lokasi baku tembak telah kosong dari penduduknya, dan banyak yang melarikan diri ke markas Hizbullah di pinggiran ibu kota Beirut, di mana daerah itu masih aman untuk saat ini.
"Keduanya telah mengevakuasi desa-desa untuk membatasi jumlah korban jiwa," kata Randa Slim, pakar Lebanon di Middle East Institute, seperti dikutip Al Jazeera.
Namun demikian, dia mencatat bahwa peningkatan kekerasan masih mengkhawatirkan. Hizbullah mengklaim telah kehilangan 50 pejuangnya dalam pertempuran tersebut, dan Israel mengatakan enam tentaranya juga tewas.
"Kami melihat peningkatan yang terus meningkat setiap beberapa hari. Ini adalah pola yang stabil," kata Slim.
"Trennya sudah terlihat jelas... namun sejauh ini, hal tersebut tampaknya tidak lepas kendali," ujarnya.
Sebuah petisi online, yang telah ditandatangani 8.939 orang, menyerukan kepada pemerintah Lebanon agar tidak terseret ke dalam perang. Laporan ini memperingatkan bahwa Lebanon bisa berubah menjadi "medan pertempuran perang proksi" yang dilakukan oleh kekuatan asing.
Namun, beberapa warga mengatakan mereka akan mendukung Lebanon mengambil sikap yang lebih agresif. Mengingat tingginya angka kematian akibat serangan Israel di Gaza.
8. PBB Beri Warning Baru soal Gaza
Lembaga anak-anak PBB, UNICEF, menyerukan gencatan senjata segera dan akses bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan tanpa hambatan. Ini terjadi saat korban anak-anak semakin banyak akibat perang itu.
Hampir setiap anak di Jalur Gaza telah mengalami peristiwa dan trauma yang sangat menyedihkan. Ini ditandai dengan kehancuran yang meluas, serangan yang tiada henti, pengungsian, dan kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, air, dan obat-obatan.
"Pembunuhan dan pencatatan anak-anak, penculikan anak-anak, penyerangan terhadap rumah sakit dan sekolah, dan penolakan akses kemanusiaan merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak," kata Adele Khodr, Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.
"UNICEF segera menghimbau semua pihak untuk menyetujui gencatan senjata, mengizinkan akses kemanusiaan dan membebaskan semua sandera. Bahkan perang pun mempunyai aturan. Warga sipil harus dilindungi, khususnya anak-anak, dan segala upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan mereka dalam segala situasi," jelasnya.
9. Dukung Gencatan Senjata di Gaza, Pejabat Inggris Ini Dipecat
Anggota Parlemen Inggris dari Partai Konservatif Paul Bristow telah dipecat dari jabatannya di pemerintahan setelah menyerukan gencatan senjata di Gaza. Downing Street mengatakan Bristow telah membuat komentar yang "tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab kolektif".
Dalam suratnya kepada perdana menteri pekan lalu, Bristow mengatakan "gencatan senjata permanen" akan menyelamatkan nyawa dan memungkinkan bantuan menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Adapun pemerintah mendukung "jeda kemanusiaan" namun tidak mendukung gencatan senjata penuh.
