Pemprov Sulsel menggarap formulasi kenaikan TPP ASN untuk 2024. Di lain pihak, Anggota DPRD Sulsel ikut meminta tunjangan dewan turut dinaikkan tahun depan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Arfandi Idris mengatakan, keinginannya agar tunjangan dewan dinaikkan itu bukan karena tunjangan saat ini rendah.
Melainkan, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel naik drastis pada 2024 mendatang. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN lingkup Pemprov Sulsel juga akan dinaikkan pada 2024.
"Bukan persoalan murah, ini persoalan hak. Karena ini diatur oleh aturan Permendagri, bukan kita yang minta. Kita juga ini tidak minta. Cuma hasil evaluasi Mendagri, memerintahkan itu," ucap Arfandi, kemarin.
Saat ini tunjangan tersebut totalnya sebulan sekira Rp6 juta per anggota dewan. Artinya, total anggarannya per tahun sekitar Rp7 miliar untuk 85 anggota DPRD Sulsel.
Legislator Golkar itu juga menyesalkan, anggaran Sekretariat Dewan (Setwan) Sulsel ikut turun pada APBD 2024.
"Pada 2023, anggaran di Setwan itu Rp334 miliar, sekarang (2024) turun jadi Rp272 miliar," sambung Arfandi.
Arfandi mengutarakan, alasan penurunan anggaran Setwan ini adalah kegiatan anggota dewan Sulsel sudah berkurang pada 2024 mendatang.
"Pengurangan pertama itu reses. Reses ini kan cukup besar anggarannya, nah itu yang dikurangi. Karena kan per kuartal orang reses, tiga kali setahun. Menurut BKAD cukup satu kali saja. Jadi tahun depan reses cuma satu kali. Padahal kita maksud, yang namanya perencanaan itu harus satu tahun," imbuhnya.
Kenaikan TPP ASN lingkup Pemprov Sulsel 2024, sementara digodok oleh Pj Sekprov Sulsel Andi Muhammad Arsjad bersama OPD terkait.
Arsjad telah melakukan rapat terkait penyusunan penambahan TPP tersebut. Menurut Arsjad, kenaikan TPP ini merupakan arahan langsung dari Pj Gubernur Sulsel.
"Sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Penjabat Gubernur, insyaallah tahun 2024 kita akan menskemakan kenaikan TPP ASN," urai Arsjad.
"Tentu pemberian TPP ini kita akan formulasi sesuai ketentuan yang ada. Bagaimana nantinya kita memberi tambahan penghasilan kepada yang memiliki prestasi dan tidak, kepada orang yang memiliki beban kerja besar dan tidak, orang yang memiliki risiko kerja dan tidak, serta pertimbangan yang lain," lanjutnya.
Formulasi kenaikan TPP direncanakan karena beban kerja 2024 mendatang ASN Pemprov Sulsel semakin tinggi, mengingat pelaksanaan Pilkada dan Pemilu serentak. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian agar TPP di tiap OPD tidak terjadi kesenjangan berlebih.
"Selama ini tidak dapat dipungkiri bahwa ada OPD-OPD tertentu menjadi harapan teman-teman (ASN) kerja di situ. Karena TPP-nya yang mungkin mereka lihat agak lebih baiklah dibandingkan yang lain. Nantinya tidak perlu harus memilih lagi harus ditempatkan di mana, inilah yang sedang kita susun formulanya agar tidak terjadi kesenjangan antara OPD satu dengan lainnya (TPP)," tandasnya.
