Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih mendalami terkait dugaan pidana lain atas temuan cek senilai Rp2 triliun dari rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) yang saat itu dijabat Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, meskipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyampaikan cek senilai Rp2 triliun tersebut bodong, pihaknya tetap akan mendalaminya.
"Tapi keberadaan cek itu kita harus lihat. Mengapa ada di situ, untuk tujuan apa cek itu ada di yang bersangkutan (SYL), kemudian siapa yang memberi," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam (6/11).
Karena menurut Asep, jikapun memang benar-benar cek tersebut bodong, pihaknya akan mendalami kegunaan cek tersebut disimpan.
"Apakah terkait misalkan tindak pidana lain selain tindak pidana korupsi, misalkan penipuan dan lain-lain, itu yang sedang kita dalami," tegas Asep.
Jika terkait tindak pidana korupsi kata Asep, maka pihaknya akan menindaklanjuti. Namun jika ditemukan pidana umum, maka akan dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) lain, baik kepada Kejaksaan maupun Kepolisian.
"Tindak pidana umum misalkan, kita akan serahkan kepada APH, karena memang bukan menjadi kewenangan KPK untuk menanganinya," pungkas Asep.
Mentan periode 2019-2023, SYL bersama tersangka Muhammad Hatta (MH) selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan resmi ditahan KPK pada Jumat (13/10) dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pegawai Kementerian Pertanian (Kementan). SYL sendiri dilakukan penangkapan pada Kamis malam (12/10).
Sementara itu, tersangka lainnya, yakni Kasdi Subagyono (KS) selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan sudah terlebih dahulu ditahan KPK sejak Rabu (11/10).
Sebagai bukti permulaan perkara dugaan pemerasan terhadap pejabat di Kementan serta dugaan penerimaan gratifikasi, SYL bersama Hatta dan Kasdi diduga menerima uang Rp13,9 miliar.
Uang tersebut berasal dari pungutan terhadap ASN di Kementan dengan adanya paksaan dan ancaman akan dimutasi jabatannya jika tidak menyetorkan uang yang diminta sebesar 4 ribu dolar AS hingga 10 ribu dolar AS setiap bulannya.
SYL sendiri juga ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). KPK pun menemukan aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah.
Selain itu, penerimaan uang tersebut juga digunakan SYL untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya miliaran rupiah.
Tak hanya itu, KPK juga menemukan adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan Kasdi dan Hatta serta sejumlah pejabat di Kementan untuk ibadah Umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah.
