Singgung Politik Dinasti, Mahfud MD Beber Pemerintahan Era Rasulullah dan Khulafaurrasyidin

 

Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Mahfud MD menyinggung terkait politik Islam dalam tata negara. Kata dia, itu menjadi salah satu pilar penting.

Menurutnya, Indonesia sendiri awalnya lahir dari konsep Islam, nasionalis, dan komunis. Namun akhirnya, Indonesia mampu menyatukan ketiganya dengan tetap menjunjung Islam dalam tata negara, khususnya nilai-nilai yang bisa diterima semua kepercayaan.

"Akhirnya kan nilai-nilai yang terbangun lebih plural dan berkeadilan. Misalnya, menjalankan pemerintahan dengan jujur dan adil. Itu bagian dari nilai ajaran Islam, semua agama juga menerimanya,” ujarnya, Kamis, 2 November.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain nilai-nilai keislaman yang masuk dalam tata kenegaraan, figur-figur Islam juga banyak yang berkontribusi terhadap penegakan hukum dan menjalankan roda pemerintahan. Kata dia, hal itu menjadi realita dan tidak akan bisa dielakkan.

Itu juga bahkan sudah terjadi pada masa pemerintahan nabi panutan umat muslim, Rasulullah Muhammad SAW. Kata dia, tata kelola pemerintahan sampai pada masa khulafaurrasyidin tetap menjunjung nilai-nilai Islam, meski proses pemilihannya berbeda-beda.

"Abu Bakar dipilih secara mufakat, tetapi membentuk monarki, melahirkan negara seperti Turki. Kemudian, Umar terpilih karena ditunjuk langsung, agar situasi tidak gaduh saat itu. Akhirnya, Umar melahirkan tata negara seperti Uni Emirate Arab saat ini,” jelasnya.

Setelah Uman Bin Khattab, estafet kepemimpinan Khulafaurrasyidin jatuh kepada Usman. Akan tetapi, proses pemilihannya berbeda. Usman dipilih lewat parlemen. Selanjutnya, Ali sebagai pemimpin terakhir lahir dari perpecahan. Itu sebabnya dia menyebut dirinya Imam, lantas
melahirkan negara seperti Iran.

Mahfud juga menyebutkan, sebelum itu Nabi Muhammad sudah memimpin Madinah. Di sana, dia bertindak sebagai kepala negara, eksekutif, juga pelaksana legislatif. Sehingga, dianggap sangat lekat dengan Trias Politica.

”Kan nabi eksekutif di Madinah. Dia juga penegak hukum sebagai yudikatif. Legislatifnya, aturannya Al-Qur'an, tetapi nabi yang melaksanakan. Jadi trias politica. Ini beda dengan politik dinasti. Usman saja melarang anaknya jadi pemimpin,” bebernya.

Pemimpin Adil

Dalam konteks Indonesia, kata Mahfud, negara yang harus diperjuangkan bagi umat muslim bukan lagi merubah Indonesia menjadi negara Islam. Akan tetapi, harus berkeadilan dan mampu mengayomi semua golongan tanpa tebang pilih.

”Negara yang harus diperjuangkan umat muslim adalah negara yang aman. Islam mengajarkan kita untuk bernegara, berkhilafah. Tapi khilafah itu kan artinya pemerintahan, jadi silakan saja mau bikin negara republik, kerajaan atau yang lain. Sekarang saudara akan memilih pemimpin seperti siapa, itu terserah saudara,” imbuhnya.

Menko Polhukam itu juga menegaskan, figur-figur yang lahir dan tergabung dalam Ikatan Cendwkiawan Muslim Indonesia (ICMI), harus ambil bagian untuk menegakkan pemerintahan. Sebab saat ini, sudah banyak tokoh Islam yang berwawasan luas, bahkan menempuh
pendidikan di luar negeri.

”Dulu orang Islam terbelakang. Tahun 70-an tidak ada orang Islam sarjana, sekarang sudah banyak profesordan sebagainya,” ungkapnya.

Dengan begitu, apapun kondisinya Mahfud tetap mengingatkan pentingnya persatuan, siapa pun presiden yang terpilih nantinya.

”Pada akhirnya saudara akan memimpin negara kosmopolit, dengan keberagaman. Itu bisa dilakukan jika hukum ditegakkan secara adil," tegasnya.

Dia juga menegaskan, ICMI punya peran penting dalam memperkuat Indonesia yang religius, nasionalis, dan menjaga keutuhan NKRI. Kata dia, hal itu sudah mulai terlihat saat ini.

”Peran ICMI mulai nampak hasilnya. Sekarang banyak orang ICMI yang sangat berperan di negara ini dan terus membawa NKRI lebih bagus,” tandasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : fajar

Baca Juga