Kebijakan yang disusun oleh negara tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Apalagi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurut bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, salah satu fokus yang akan dilakukannya jika mendapat mandat menjadi pemimpin 2024 adalah memperkuat demokratisasi di Indonesia.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu berpandangan demokrasi yang berkualitas merupakan salah satu pondasi bagi tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Kita tidak boleh terjebak pada capaian jangka pendek seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi, maupun bantuan langsung tunai jika itu semua harus memporak-porandakan pondasi bernegara kita," katanya lewat keterangan tertulis, Senin (13/11).
"Seperti demokrasi, penghormatan terhadap HAM, maupun profesionalitas TNI-Polri,” sambung Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu.
Negara harus membuktikan bahwa demokrasi bukan hanya slogan, melainkan komitmen nyata untuk memberikan keadilan, kebebasan, dan kesempatan bagi seluruh warganya.
