Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan manipulasi hukum, merupakan pukulan PDIP kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, Megawati menekankan sejarah kekuasaan Orde Baru yang sentralistik, dan upaya mengintervensi kekuasaan seperti yang terjadi saat ini terjadi.
Demikian analisa Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/11).
“Karena itu, statement Mega yang menyatakan saat ini sudah ada tanda-tanda kecurangan Pemilu, merupakan sentilan sekaligus pukulan Mega terhadap Jokowi dan keluarganya,” kata Umam.
Di sisi lain, kata Umam, pidato Megawati juga merupakan upaya mempertegas sikap PDIP di Pilpres 2024 berbeda dengan kubu Jokowi dan kroni-kroninya.
“Sikap resmi Bu Mega juga menjadi tanda "titik pisah" antara PDIP-Megawati dengan Jokowi dan keluarga besarnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyinggung kondisi hukum pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, saat ini manipulasi hukum kembali terjadi.
“Berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki dan politik atas dasar nurani," kata Megawati melalui kanal YouTube PDI Perjuangan, pada Minggu kemarin (12/11).
