Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) University menyatakan netral pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 dalam menentukan kepemimpinan nasional yakni presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan.
"Kita bahkan sudah dari enam bulan lalu menyatakan netral, sebagai organisasi tidak memihak ke salah satu capres dan cawapres," kata Ketua HA IPB Walneg S. Jas saat jumpa pers di gedung alumni IPB Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.Walneg mengatakan secara organisasi HA IPB netral di dalam politik praktis sehingga dalam pemilu mendatang tidak akan memihak ke salah satu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Namun demikian, kata Walneg, secara individu alumni IPB bebas untuk terjun ke politik praktis. Tercatat, ada 50 orang alumni yang menjadi calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari berbagai partai.
"Secara individu malah kita dorong untuk terjun ke politik praktis. Teman-teman alumni agar berkontribusi langsung untuk pembangunan Indonesia. 50 orang itu DPR RI, kalau sama DPRD lebih banyak lagi," ujarnya.
Menurut Walneg, HA IPB akan menjaga netralitas karena ingin konsentrasi pada politik kebijakan dan fokus pada keilmuan. Di antaranya adalah mendorong agromaritim menjadi mainstrem atau banyak disebut di dalam berbagai program pemerintah.
IPB yang banyak meneliti tentang pertanian, perikanan, kehutanan dan kelautan ingin memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia melalui buku putih yang sedang disusun untuk diserahkan kepada tiga capres dan cawapres pada pemilihan umum 2024.
"Jadi tiga-tiganya akan kita kasih, tidak salah satunya. Posisi kita jelas netral. Kita fokus pada politik kebijakan, bagaimana sumber daya alam Indonesia yang melimpah dapat dioptimalkan," kata dia.
Sementara, kata dia, secara individu, alumni IPB dapat menawarkan diri menjadi pemangku kebijakan langsung di pemerintahan. HA IPB bahkan juga memberikan pendidikan politik kepada para alumni.
"Jadi malah kita punya pendidikan politik bagi alumni. Tapi, kita tidak terjun langsung ke dalam politik praktis," katanya.
