Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Ahmad Basarah menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara etika seharusnya berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terlebih dahulu jika mencalonkan presidan dan wakil presiden lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Basarah saat dimintai penjelasan terkait bagaimana komunikasi Jokowi sebagai kader PDI-P dengan Megawati.
"Ketika Pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang lain mestinya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada Bu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI-P," kata Basarah dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).
Menurut Basarah, Jokowi bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan Megawati terkait sosok capres-cawapres yang diinginkan.
Sebagaimana diketahui, sejumlah pihak menduga Jokowi dan PDI-P berseberangan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.
Padahal, PDI-P sudah mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.
Basarah mengatakan, sebagai kader utama dan kader kebanggaan PDI-P Jokowi tentunya menyadari aturan main partai bahwa penentuan capres-cawapres ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Kebijakan itu merujuk pada keputusan kongres PDI-P yang juga telah disetujui Jokowi.
"Itulah aturan mainnya berpartai," ujar Basarah.
Basarah juga menyebut bahwa Gibran dan adik iparnya, Bobby Nasution seharusnya sadar diri dan menyatakan pengunduran diri secara baik-baik dari PDI-P.
Diketahui, status kader Gibran menjadi persoalan karena maju menjadi bakal cawapres Prabowo.
Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang juga kader PDI-P malah mendukung Prabowo-Gibran.
"Mestinya mereka menyampaikan hal itu dan secara baik-baik menyampaikan secara langsung kemunduran dirinya sebagai kader PDI-P, dengan mengembalikan kartu tanda anggotanya," kata Basarah.
