Desas-desus pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terus mengemuka di tengah publik. Dua nama yang beredar di antaranya ada mantan KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan mantan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.
Dua nama itu disebut-sebut bakal menggantikan Kepala BIN saat ini, Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan alias BG sebelum Pemilu 2024.
Direktur National Maritime Institute (Namarin) menilai jika kondisi mengganti Kepala BIN ini harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka pilihan paling tepat seharusnya jatuh kepada Laksamana Yudo.
“Jadi ini bukan hanya sekadar mengurusi persoalan Pemilu saja, tapi ini ada suatu capaian yang lebih besar dalam membendung eskalasi konflik di kawasan, kita sebut saja di Laut China Selatan misalnya,” Siswanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (3/11).
Menurut dia, kapasitas Yudo sebagai mantan Panglima TNI dan KSAL, begitu paham dengan dinamika konflik seperti itu.
“Seharusnya, kapasitas kelembagaan intelijen kita lebih banyak berbicara outward looking dalam posisinya menjaga kedaulatan kita dalam konteks geopolitik,” jelasnya.
Pengamat maritim yang dikenal kritis ini melihat lebih jauh bahwa dinamika kawasan dan kemaritiman Indonesia begitu tinggi ke depan.
“Paling tidak sebagai penyuplai data dan informasi ke presiden dalam merumuskan kebijakan maritim bisa lebih baik. Apalagi presiden harus menuntaskan janji poros maritim yang sudah didengungkan sejak 2014,” ungkapnya.
Maka dari itu, dia setuju jika ada wacana penggantian Kepala BIN dari BG ke Laksamana Yudo. Terlebih sebagai orang yang concern di bidang maritim, Siswanto melihat ketika Jokowi memilih Yudo, maka akan tercipta sejarah baru dari dunia intelijen kita.
“Kalau Pak Yudo menjabat Kepala BIN, ini menjadi sejarah baru karena baru kali pertama, Kepala BIN dipegang dari matra laut,” pungkasnya.
