Mardiono Berkisah Pilkada 2017 Dukung Ahok, PPP Kalah Telak di Jakarta

 

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono, Curhat ketika PPP kalah pada Pilkada 2017 lantaran mendukung Basuki Tjahaja Purnama.

Awalnya, Mardiono mengatakan bahwa PPP harus mampu memenangkan wilayah DKI Jakarta.

"Saya ingin menyampaikan pesan, DKI Jakarta ini penting sekali, karena barometer Indonesia, ini adalah ibukota," kata Mardiono di acara Musyawarah Kerja Wilayah PPP DKI Jakarta, Hotel Boutique, Jakarta Pusat, Minggu (19/11).

Lantas Mardiono mengatakan, pada 2017 terjadi kebijakan yang bertentangan dari hati nuraninya. Pasalnya, PPP mendukung Basuki Tjahaja Purnama.

"Ada kebijakan yang bertentangan dengan nurani saya, yaitu pada saat itu PPP memberikan dukungan, kepada Pak Ahok, saya tidak benci dengan Pak Ahok, saya juga tidak anti dengan Pak Ahok, tetapi pada saat itu di lingkungan politik, sedang ada masalah Pak Ahok, dengan para ulama kita," terang Mardiono.

"Maka, saya saat itu meminta, agar kalau kita memberikan dukungan pada Pak Ahok, agar persoalan ulama dengan Pak Ahok kita selesaikan dulu, kita jembatan ini dulu," imbuhnya.

Mardiono ingin menyampaikan PPP sebagai partai politik yang berbasiskan ulama, harus mendengarkan para ulama dan tidak mendukung orang yang menentang ulama.

"Karena apa? Karena PPP didirikan oleh para ulama. Tetapi mohon maaf, saya di voting (kala itu) dari 17 orang di rumahnya Pak Menteri Agama, rumah dinasnya di Jakarta, tetapi saya kalah karena saya sendiri. Saya berharap saat itu Pak Kiai Syukron Makmun, guru kita itu, saya berharap akan keras karena biasanya beliau keras tetapi beliau hanya menyampaikan saya akan mufarokah," jelasnya.

Kemudian Mardiono mengatakan PPP tetap mendukung Ahok kala itu. Yang terjadi PPP justru kalah telak dengan mendukung Ahok.

"Karena itu terbukti doa-doa dari kiai-kiai kita para ulama kita yang saat itu tidak berkenan kalau PPP itu mendukung Pak Ahok. Hasilnya apa di daerah DKI Jakarta bukan hanya DKI Jakarta tapi posisi kita habis," jelasnya lagi.

"Memang itu suatu kesalahan politik, yang harus kita bayar," demikian Mardiono.

Sumber Berita / Artikel Asli : rmol

Baca Juga