Akademisi Rocky Gerung menyebut kepala ikan lebih bergizi daripada kepala negara.
Momen ini ketika Rocky Gerung menjadi panelis adu gagasan calon presiden (capres) yang digagas Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (IKA-UNM) di Hotel Four Points By Seraton Makassar, Sabtu (18/11/2023).
Setidaknya, dua capres yang tampil memberikan gagasan-gagasannya terhadap masa depan Indonesia.
Keduanya, Capres usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Capres usungan PDIP-PPP Ganjar Pranowo.
Sedangkan, Capres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto satu-satunya capres yang menolak hadir dalam adu gagasan calon 01 RI.
Di momen tersebut, Akbar Faizal dan Dwi Anggia selaku moderator diskusi memberikan ruang untuk berbicara.
Sebelum memberi kesempatan, mantan Akbar Faizal terlebih bertanya kepada Rocky Gerung.
"Para pemirsa hadirin, simpel kok yang kita minta kepada Rocky Gerung, sekeras apa yang dia pertanyaan (terhadap Anies Baswedan)," tanya Akbar Faizal.
Rocky mengawali memperkenalkan Manado sebagai daerah asalnya, sedangkan Akbar Faizal berasal dari Makassar.
"Kita disatukan dengan laut yang sama dan kita makan ikan yang sama. Dan ikan itu memang harus di makan, bukan dihapal nama-namanya," ucapnya.
"Dan bagian paling enak dari ikan adalah kepalanya, karena kepala ikan lebih bergizi daripada kepala negara," lanjut Rocky Gerung.
Guyonan tersebut membuat peserta forum termasuk Anies Baswedan sontak tertawa mendengarnya.
"Bung Rocky, begini pertanyaannya kalau begitu, apakah ada yang bisa anda kritisi dari seorang Anies Baswedan," penegasan pertanyaan Dwi Anggia.
Rocky menilai Anies Baswedan adalah capres yang cerdas, sehingga kritikan-kritikan terhadap kebijakan pemerintah pasti dipahami.
Salah satunya Rocky meminta pandangan Anies Baswedan soal Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dia menganggap, UU ITE menjadi permasalahan dan tantangan demokrasi saat ini.
Sehingga, Rocky meminta Anies untuk membatalkan aturan yang menjadi kecemasan bagi publik.
"Tantangan dari demokrasi adalah UU ITE. Anda bayangkan kenapa saya harus ulas itu, karena saya akan kena UU itu. Jadi pertanyaan saya, apakah Anies akan membatalkan UU itu bagi saya yang sahabatnya atau demi demokrasi. Bukan sekadar saya, anda di sini bisa kena UU yang sama," ujar Rocky Gerung.
Di hadapan Anies Baswedan, Rocky memberikan ilustrasi saat dia bertemu dengan seorang petani.
Kala itu, Rocky Gerung sedang mendaki di Gunung Gede.
Di momen tersebut, dia diberikan pertanyaan soal adanya orang yang memasang patok proyek strategis Presiden Jokowi.
"Maka mereka mulai dikasih masukan, harus pindah dari situ. Padahal disitu adalah tempat pencaharian mereka, menanam singkong, tanam kol, wartel. Jadi begitu disebut UU ITE, paniklah rakyat itu," paparnya.
"Lalu dia bertanya ke saya, 'Pak Rocky kalau saya foto orang yang menanam patok itu apakah saya kena UU ITE apa enggak? Anda bayangkan ini Public of Affair, ini publik penuh kecemasan. UU ITE bisa memunculkan kecemasan petani di Cibodas, itu pentingnya," tambahnya.
Ia kemudian menegaskan, demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan berfikir.
Namun, sejak adanya UU-ITE, publik seakan cemas dan menganggap kebebasan berpendapat terhalang oleh undang-undang ini.
Olehnya, Rocky meminta Anies untuk menjawab soal UU ITE.
"Poin saya adalah, kita sekarang dibikin dungu karena tidak mampu mengucapkan pendapat karena akan dihadang dengan (UU ITE). Kalau Rocky berpendapat musti sopan dan santun. Saya mungkin sopan santun kepada orang tua, saya tidak mungkin sopan santun kepada pejabat. Jadi ajaib negari ini mengucapkan pendapat tapi kena pidana. Jadi itu yang saya tanya ke Anies," tuturnya.
Menanggapi pernyataan Rocky Gerung, Anies menegaskan UU ITE persoalan gampang untuk direvisi dan dikoreksi.
Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak menegaskan bakal menghapusnya.
"Bung Rocky bertanya lebih dalam daripada merevisi UU ITE. Nyatanya mengapa itu harus direvisi, apa dasar pikirannya kenapa harus direvisi. Kenapa ini penting saya jelaskan, kenapa itu kritik harus dibuka, kenapa kebebasan berpendapat itu harus dihidupkan? Ketika sebuah negara mengambil langkah maka dia melakukannya mengatasnamakan rakyat atas mandat yang diterima," kata Anies.
Lanjutnya, rakyat memberikan mandat kepada kepala negara, kemudian kepala negara mengambil langkah.
"Pada saat negara mengambil mandat itu, maka langkah ini akan memancing pendapat pendapat bisa pro dan juga kontra. Yang kontra itu sebut sebagai kritik. Apa yang terjadi ketika kritik itu diberi ruang, maka saya misalnya sebagai penyelenggara negara, saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang diberikan," lanjutnya.
Bukan hanya itu, Anies harus mereview atau mengevaluasi atas semua yang telah dikerjakan.
Ketika kritik itu makin terbuka dan makin tajam, apa yang sudah dilakukan mesti punya dasar yang lebih kuat lagi.
"Dan ketika itu terjadi maka kritik itu akan menjadi sebuah kejadian yang rencana kebijakan lebih solid lagi. Kalau ruang itu tidak dibuka, apa yang terjadi, dia akan melenggang tanpa tanpa kritik dan dia akan muncul sebagai masalah yang akan dirasakan rakyat sesudah dieksekusi," bebernya.
Menurutnya, pada saat dieksekusi semua masalah-masalah yang harusnya muncul sebagai kritik di awal tidak muncul.
Kemudian memunculkan problem karena sebenarnya ketika ada pro dan kontra itu sesungguhnya sebuah publik education tentang sebuah kebijakan.
"Sebuah kritik itu substansinya. Masalahnya seperti apa itu urusan pengkritik, bukan urusan pendengar. Mau bicara santun atau tidak santun, itu urusan pengkritik," kata dia.
"Namun bagi yang dikritik, substansinya harus dijawab dan dijelaskan. Siapa yang paling dirugikan ketika ruang kebebasan itu hilang, yang paling dirugikan seluruh rakyat dan penyelenggara negara," ujarnya.
Dia menyimpulkan, dasar dari semua itu adalah membuat kwualitas demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berekspresi.
