Partai Golkar merespons penunjukkan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru. Suhartoyo ditunjuk menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan karena melanggar kode etik.
Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyampaikan pihaknya menghormati proses internal di MK.
“Tentunya itu proses internal dari Mahkamah Konstitusi untuk memilih pemimpin dan sudah dikasih tugas oleh MKMK,” ujar Lodewijk di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).
Dia berharap Ketua MK yang baru bisa menjadi benteng dari masalah hukum di Indonesia.
“Selama dia mengacu kepada UUD 1945 tentunya tidak ada masalah. Apalagi kita akan menghadapi sengketa-sengketa yang terkait dengan pilpres dan pileg nanti,” ujarnya.
Lodewijk juga berharap Suhartoyo dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Sebagai informasi, delapan hakim konstitusi resmi menunjuk Suhartoyo sebagai Ketua MK untuk menggantikan Anwar Usman pada Senin (9/11/2023). Suhartoyo akan diambil sumpah jabatannya pada Senin, 13 November 2023.
Adapun Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Anwar terbukti melanggar kode etik buntut dari putusan perkara nomor 90 tentang batas usia capres-cawapres.
Perkara nomor 90 tersebut menyetujui syarat seseorang bisa maju capres-cawapres meskipun belum berusia 40 tahun. Asalkan orang tersebut sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah.
