Calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut kondisi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo jeblok. Khususnya dalam hal penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Hal itu diungkapkan Ganjar saat menjadi pembicara di acara IKA UNM, di Hotel Sheraton Makassar, Sabtu, (18/11/2023).
Awalnya, Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Zainal Arifin Mochtar (Akademisi FH UGM) selaku salah satu panelis menyinggung soal kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Baik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini. Dia meminta Ganjar untuk memberikan jawaban untuk melakukan perbaikan jika jadi terpilih jadi presiden.
Diketahui, KPK dan MK saat ini kerap jadi sorotan publik. KPK dinilai tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Dan disebut-sebut sering kali dipolitisasi.
Begitu pun dengan MK. Apalagi sejak putusan usia minimal capres cawapres 40 tahun atau pernah/sedang menjabat kepala daerah.
Putusan MK itu yang kemudian memberikan karpet merah kepada Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk bisa mencalonkan sebagai wapres mendampingi Prabowo Subianto.
“Kira-kira dengan kondisi begini, membuat arus balik gimana. Saya misalnya begini. Kepala KPK, KPK berantakan betul. MK, orang bilang Mahkamah Keluarga. Membuat sebaliknya kira-kira Mas Ganjar membayangkan jadi seorang presiden mau mengembalikan arusnya kembali ke arus yang baik,” kata, Prof Zainal Arifin.
Dia juga memberikan pertanyaan kepada Ganjar jika skala 1-10 berapa nilai yang diberikan kepada Jokowi.
“Skala 1-10 Pak Jokowi berapa sih pak. Penegak hukum hak asasi manusia kan tadi sudah disinggung nih. Kalau skala 1-10 kira-kira berapa pemberantasan korupsi, demokrasi kira-kira berapa,” tambahnya.
Lalu Ganjar Pranowo pun memberi jawabannya. Dia menyatakan, ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpin lah yang membuat arus positif kembali.
Kedua adalah membuat kolaborasi dengan kondisi sosiologi yang ada di masyarakat, agamawan, ilmuwan, hingga budayawan.
“Ketika kegelisahan itu semuanya muncul, rasanya itu yang mesti diakomodasi untuk kemudian membalikan situasi itu. Ketika regulasi tidak mencukupi, dirubah regulasinya,” kata Ganjar.
Menjawab pertanyaan kedua soal nilai rapor Jokowi di bidang penegakan hukum. Ganjar tak segan-segan memberikan sindiran keras dengan mengatakan jeblok. “Jeblok, (pointnya) lima,” ungkapnya.
Sementara itu, Dwi Anggia Ritmadhini selaku moderator menyatakan bahwa pertanyaan tersebut murni dari panelis, bukan dari panitia. Dia lalu, ikut nimbrung dengan menyebut rapor merah Jokowi.
“Rapor merah berarti,” kata Dwi Anggia Ritmadhini, berkelakar.
