Situasi demokrasi saat ini khususnya menghadapi tahapan kampanye di Pemilu 2024 semakin mengalami krisis keadaban dan moralitas.
Begitu penilaian Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, dalam menyikapi dinamika Pemilu 2024.
“Situasi ini menimbulkan keresahan, apalagi untuk anak-anak muda seperti saya, di mana diharapkan pemilu bisa melahirkan pemimpin profetik yang bisa mengubah peradaban bangsa semakin lebih baik tetapi faktanya ketika yang harus kita lalui adalah proses hukum yang cacat moral menunjukkan ketamakan yang semakin menjadi-jadi,” ujar Neni dalam keterangannya, Kamis (16/11).
Menurutnya, menjelang tahapan kampanye para menteri yang masuk koalisi mulai menggelontorkan program bansos.
Baginya, Indonesia ini terus menerus dalam kondisi darurat sehingga program-program bansos dengan sengaja dilakukan saat masuk tahapan kampanye.
"Apalagi nanti kan semua hasil pemilu ketika muncul perselisihan sengketa semua ujungnya di MK, sementara kita tahu saat ini bagaimana kondisi para hakim MK," ujarnya.
Oleh sebab itu, Neni menilai suara kritis dan panduan moral dari para tokoh bangsa patut selalu digaungkan. Apalagi ketika tahapan pemilu yang tengah berlangsung dan potensi kecurangan yang masif.
Menurut Neni, hukum sudah dijadikan alat melanggengkan kekuasaan. Di mana semua aturan main diperalat dengan menghalalkan segala cara, yang penting tujuan tercapai.
“Untuk mengontrol jalannya pemilu saya kira saat ini memang kita butuh para muadzin bangsa yang terus menyuarakan secara lantang terkait dengan keresahan yang terjadi dan permasalahan bangsa yang kian terpuruk,” demikian Neni.
