Puluhan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) periode 2023-2028 sambangi Kantor PB PGRI di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Kamis (16/11).
Kehadiran mereka guna menjawab tudingan soal keabsahan pengurus PB PGRI.
"Kami sah, sudah ada keputusannya dari Menkumham. Makanya kami hari ini menduduki kantor PB PGRI yang semestinya sudah menjadi hak kepengurusan baru,” Ketua Umum PB PGRI Teguh Sumarno.
Demi memperkuat keabsahan itu, Teguh membawa salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001568.AH.01.08.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia yang berisi nama-nama Pengurus Besar PGRI masa Bakti XXIII Tahun 2023-2028.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB PGRI Mansur Arsyad menyampaikan, dengan adanya surat keputusan itu secara langsung telah terjadi pergantian kepengurusan dari Pengurus PB PGRI yang lama dengan Ketua Umum Unifah Rosyidi, Sekretaris Ali H.A. Rahim, dan seterusnya digantikan oleh Pengurus Besar PGRI yang baru dengan Ketua Umum Teguh Sumarno, Sekretaris Jenderal Mansur Arsyad, dan seterusnya.
“Dengan demikian terhitung sejak tanggal tersebut, saudari Unifah Rosyidi secara hukum tidak berhak lagi untuk dan atas nama PB PGRI untuk keperluan apapun,” kata Mansur.
Selain itu, Mansur meminta kepengurusan Unifah Rosyidi, tidak berhak lagi menempati kantor dan menggunakan seluruh fasilitas milik organisasi.
Meski terjadi pergantian pucuk pimpinan, Mansur mengajak kepada seluruh pengurus PGRI di semua tingkatan untuk secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi demi solidaritas dan soliditas organisasi.
Adapun Teguh diberi amanah menjadi Ketua Umum PB PGRI masa bakti 2023-2028 hasil dari Kongres Luar Biasa (KLB) PGRI yang dilakukan pada 3-4 November 2023 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
