Tingkat kerawanan tinggi dalam konteks netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi konsen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Karena ASN potensial dimanfaatkan para peserta pemilu untuk memenangkan kontestasi.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menerangkan, tingginya kerawanan netralitas ASN telah terjadi sejak pemilu-pemilu sebelumnya.
"Prioritas ASN, TNI, Polri itu jadi satu penelitian tersendiri ya, misalnya ASN pada saat pemilu. Di pilkada lebih dari seribu (kasus)," ujar Bagja kepada wartawan, Kamis (15/11).
"Nah itu jadi kerawanan tersendiri. Semua punya potensi untuk melakukan intervensi kepada ASN," sambungnya.
Bagja menilai, sejauh ini Bawaslu tengah menginvestigasi beberapa kejadian di lapangan jelang Pemilu 2024. Sebab ada beberapa informasi masyarakat yang harus diklarifikasi di daerah.
"Misalnya dalam pilkada, pemilu, ada program desa misalnya, kepala desa membuat program ini, kemudian berpihak kepada salah satu peserta pemilu," kata Bagja.
Tak cuma program-program pemerintah di tingkat desa, program yang berkaitan dengan negara juga itu diajukan untuk kepentingan peserta pemilu tertentu.
"Itu juga tidak boleh. ada aturannya. Sangat dalam ya, tinggi lah. Makanya jadi perhatian kami. Apalagi semenjak Komisi Aparatur Sipil Negara itu ditiadakan," demikian Bagja.
