Calon Presiden Anies Baswedan mengkritik kebijakan era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi eksklusif sehingga tidak menghadirkan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.
"Negara ketika bicarakan tentang lapangan kerja, bukan hanya dorong investasi," ungkap Anies dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (8/11/2023)
Pernyataan Anies mengacu pada data Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menunjukkan realisasi investasi Indonesia sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun. Namun, hanya menyerap tenaga kerja 1.305.001 orang.
Anies mengakui ada pembangunan yang besar di era Jokowi, baik itu infrastruktur maupun hilirisasi pada komoditas pertambangan seperti nikel. Di saat bersamaan lapangan kerja tidak begitu besar untuk masyarakat.
"Masyarakat lalu menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi," terang Anies.
Menurutnya, hal ini akan menjadi berbeda ketika pemerintah lebih memikirkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Misalnya dengan memudahkan UMKM dalam menjalankan bisnis.
"Kalau kita mau bikin usaha di rumah mengajukan izin itu nggak keluar karena bukan zona usaha sementara usahanya di rumah. Begitu negara mengizinkan, negara langsung. tenaga kerja bisa terserap," papar Anies.
Anies memberikan contoh ketika larangan sepeda motor melintas di jalan Sudirman- Thamrin, Jakarta diberlakukan, banyak UMKM menderita. "Begitu itu dibuka, mendadak pusat usaha kecil di rumah menurunkan pangsa pasar," jelasnya.
Ini bisa diterapkan ke beberapa sektor produktif yang mampu mendorong perekonomian namun juga menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Antara lain pertanian dan peternakan. "Itu didorong, diberikan ruang cukup karena itu memberikan lapangan kerja di desa," terang Anies.
