Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan dengan tegas menyatakan jika dirinya terpilih sebagai presiden 2024 maka pembangunan IKN akan dikaji ulang.
Hal ini bermula saat Anies diminta memilih ibu kota lebih baik di Jakarta atau di IKN, yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
"Gini, kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara, betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," ujar dia, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).
Ketidaksetujuan Anies terhadap pembangunan IKN karena dinilai menghabiskan banyak anggaran, sementara masih banyak ketimpangan yang terjadi di Indonesia.
"Tetapi kami melihat anggarannya yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu, sekitar Rp460 triliun. Itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K, maka jutaan orang bisa," jelasnya.
"Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," sambung dia.
Sementara itu, Anies belum bisa berbuat apa-apa terkait pembangunan IKN karena sudah termaktub di dalam Undang-Undang, maka belum ada perubahan.
"Jadi itu tantangannya, ketika kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar di satu tempat, maka ada tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan tidak dapat," tandas dia.
Oleh karena itu, eks Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan perlu ada penyelarasan ketimpangan.
