Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak perlu "genit" dalam memproses aduan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman, berkaitan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A.
Putusan itu, berkaitan dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang memutuskan boleh tidak berusia 40 tahun selama pernah terpilih dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
Terkait aduan, Ketua Pengurus Pusat (PP) Jaringan Nasional 98, Sangap Surbakti, mengatakan, supaya Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie fokus pada tugas pokok dan tidak banyak melempar wacana putusan MKMK.
Misalnya, kata Sangap, Jimly sempat mengutarakan ke publik, putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dibatalkan oleh MKMK. Menurutnya, pernyataan itu terkesan asal bunyi.
"Saya jadi apatis terhadap keberadaan MKMK yang dipimpin Jimly ini," ucap Sangap kepada wartawan, Selasa (7/12).
Kata Sangap, sebagai Ketua MKMK seharusnya Jimly tidak bergenit ria apalagi melakukan manuver politik melalui pernyataannya.
"Jadi begini, MKMK inikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, jadi dia (Jimly) berbicara soal bagaimana Mahkamah ke depannya saja. Bukan mencampuri keberlakuan putusan yang telah diambil," katanya
Sangap yang berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum (FH) Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini, menekankan bahwa substansi dari keberadaan MKMK yang dipimpin Jimly hanya menyangkut etik para hakim MK.
"Sekali lagi saya ingatkan, putusan MK itu final dan mengikat sebagaimana yang tertuang dalam UU 7/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi," katanya.
"Jadi, Prof Jimly jangan mengurusi hal yang tidak substansi atas MKMK itu," demikian Sangap.
