Isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali ramai jadi perbincangan, bersamaan dengan sorotan terhadap isu dinasti politik.
PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi-Ma'ruf Amin belakangan mulai mengungkap jika niat untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode itu memang ada. Tentu saja, niat memperpanjang masa jabatan presiden itu didorong dari dalam pemerintahan.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengaku pernah didekati seorang menteri agar parpol berlambang banteng moncong putih mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu dikatakan Hasto saat menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan PDIP menerima permintaan dari Jokowi soal tiga periode jabatan Presiden RI.
"Jadi, saya sendiri mengalami itu," kata dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Jumat (27/10).
Hasto mengaku pernah saat berziarah ke makam Bung Karno di Blitar membaca berita seorang menteri berbicara perpanjangan masa jabatan Presiden RI dengan menggunakan big data.
Menurut dia, menteri yang berbicara big data itu pernah menemuinya di sebuah kesempatan dan mengeklaim beberapa para ketum sudah menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden RI. "Saat itu dikatakan sebagai permintaan pak lurah, kami mendengar itu," kata dia.
Namun, kata Hasto, PDIP itu partai yang konsisten membangun demokrasi sehat. Dari situ, mereka tak mau mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
"Maka, PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi, itu sikap yang diambil oleh PDIP," ujar dia.
Menurut Hasto, upaya memuluskan agenda perpanjangan masa jabatan Presiden RI dilakukan melalui berbagai cara dan PDIP selalu konsisten menolak.
"Saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa dicek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan YME, dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada, melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus diikuti," ujar dia.
