Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menyusun visi misi dan program kerja untuk bertarung di 2024 nanti.
Duet Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo itu berjanji akan memberikan makan siang dan susu gratis bila terpilih nanti. Rencana kebijakan itu dilakukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia Maju di 2045.
"Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren," isi dokumen visi misi dan program kerja yang diterima kumparan, Kamis (26/10).
Nantinya, makan siang harian diberikan langsung kepada siswa pra sekolah, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan pesantren.
Prabowo-Gibran juga menjanjikan bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil dalam rangka mengurangi angka stunting di Indonesia.
Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Kartu Sosial Demi Pangkas Kemiskinan
Prabowo-Gibran juga akan melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk mewujudkan kemiskinan 0 persen di Indonesia.
"Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin," jelasnya.
Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan, dan menambahkan Kartu Anak Sehat.
Gaji PNS ASN sampai Polri NaikIlustrasi PNS.
Prabowo-Gibran juga berjanji bila terpilih akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga anggota TNI-Polri.
Prabowo bilang, pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila ASN terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera.
"Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak," tertulis dalam dokumen visi misi dan program kerja Prabowo-Gibran.
Prabowo mengatakan kebijakan gaji diarahkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.
Pisahkan Ditjan Pajak dengan Kemenkeu
Dalam dokumen visi-misinya, Prabowo berencana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sebagai gantinya, akan dibentuk Badan Penerimaan Negara yang akan bertugas mengelola berbagai penerimaan negara, salah satunya pajak.
Dalam dokumen itu dijelaskan, sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai dari anggaran pemerintah. Kemudian, anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).
"Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23 persen," tulis dokumen visi misi Prabowo-Gibran.
