Ganjar Sebut Investasi di RI Ribet: Pungli Harus Dibereskan!

 

Calon Presiden Ganjar Pranowo melihat persoalan pungli belum sepenuhnya selesai di Indonesia. Ini masih menjadi beban yang harus dihadapi dunia usaha baik dalam maupun luar negeri ketika ingin menempatkan modalnya.

Demikianlah disampaikan Ganjar dalam 11th US-Indonesia Investment Summit Mapping the Legacy, Navigating, the Future 24 Oktober 2023 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

"Kalau kita lihat dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita rasanya mesti lebih efisien lagi. Efisiensi bisa dilakukan kalau kemudian investor masuk tidak terlalu sulit, kemudian pungli dibereskan, pelayanan lebih mudah murah dan cepat," ungkapnya.

Ganjar berkomitmen akan memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha jika dirinya terpilih sebagai Presiden.

"(Kita) memberikan kepastian hukum sekaligus penegakan hukum, dan barangkali banyak pengusaha menyampaikan kepada saya kenapa yang satu ini tidak pernah stabil, sehingga kami yang sudah berinvestasi seringkali mendapatkan kendala, ketika kemudian perusahaannya mulai berjalan," jelas Ganjar.

Ganjar mencontohkan kebijakan yang sudah dijalankannya di Jawa Tengah (Jateng). Menurutnya, berdasarkan laporan pengusaha dalam dan luar negeri, proses investasi di Jateng sangat gampang.

"Kebetulan dia PMA, pak Ganjar saya sudah investasi kenapa kemudian saya tidak bisa segera jalan. Apa problemnya. Pak saya dipersulit apakah anda berani terbuka menyampaikan terbuka kepada saya apa yang dipersulit dan siapa aktornya," cerita Ganjar.

"Mungkin di negara beliau yang seperti ini terbiasa. Biar dia langsung terbuka. Tapi saya tanya apakah anda pernah bertemu saya. Tidak. Kenapa anda bisa dapatkan nomor saya. Saya dapat dari aplikasi Lapor Gubernur, yang bapak miliki dan karena ada banyak nomor telepon dan salah satunya saya coba iseng ini nomornya pak Ganjar atau bukan, dan ternyata betul," terangnya.

Ganjar kemudian mendengarkan keluhan dan segera memproses administrasi yang dimaksud. Selama satu jam proses tersebut selesai. "Maka saya yakini ketika transformasi birokrasi mesti dilakukan, maka mesti ada pengawas tertinggi yang harus melakukan pengawasan yang terus menerus tidak boleh putus dan itu artinya butuh effort lebih tinggi lagi atau kalau tidak itu tidak akan pernah terjadi," pungkasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : cnbc

Baca Juga