Pemerintah akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk penyaluran bantuan sosial dan program lain yang diperuntukan kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran.
Data pendataan awal Regsosek dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah dilaporkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Data Regsosek diklaim telah diperkaya dengan data kondisi perumahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan usaha dan aset, serta keikutsertaan dalam perlindungan sosial dan pemberdayaan.
“Arahan presiden, basis data ini untuk dipergunakan seoptimal mungkin, dan ini digunakan tiap Kementerian/Lembaga," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/10).
Presiden Jokowi, kata Airlangga, juga meminta Perlinsos, mulai dari bantuan sosial regular seperti PKH, BPNT, dan subsidi, jaminan sosial akan terus menggunakan data yang ada.
"Demikian pula untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan padat karya, UMKM, dan SDM, serta konvergensi sosial,” sambung Airlangga.
Namun dalam pelaksanaannya, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut dibutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) yang nantinya diusulkan agar disusun di Kementerian Keuangan.
"Kemudian kebijakannya oleh Menteri PPN/Bappenas. Tentu data ini di-update dan seluruh program akan berbasis data tersebut,” ucap Menko Airlangga.
Dari data yang sudah dihasilkan dari Regsosek tersebut, dari 98,06 persen data keluarga penerima program pemerintah terdiri atas 7,94 persen keluarga penerima PIP untuk usia 5-30 tahun, 39,90 persen keluarga penerima program Bansos Sembako/BPNT, 24,71 persen keluarga penerima PKH, dan 17,87 persen penerima BLT-DD.
“Dalam rapat, presiden juga mengarahkan untuk bantuan beras dilanjutkan di Desember 2023,” tutup Airlangga.
