Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah memberikan ganti rugi Rp11 miliar kepada ketua kelompok yang menolak pembangunan Bendungan Bener, di Wadas, Purworejo.
Menurut Ganjar, banyak informasi yang belum diketahui publik mengenai pembangunan bendungan di sana.
"Hari ini saya masih di-bully. Akan tetapi, seluruh informasi tak disampaikan dengan baik. Saya sampaikan, bagaimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah terima dan mendapat untung Rp 11 miliar," ujar Ganjar dalam Diskusi Rakernas Apeksi 2023 di Makassar, Kamis (13/7).
Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait permasalahan itu. Menurutnya, uang ganti rugi tersebut mempermudah dirinya dalam menyelesaikan persoalan Wadas.
"Saya komunikasi ke presiden, Pak Jokowi. Beliau tanya, sudah selesai pak gub? Izin dilanjutkan. Ganti ruginya bagus. Ini akan memudahkan kami bicara dengan mereka," tuturnya.
Ganjar mengatakan saat ini semua lahan di area Bendungan Bener sudah diukur dengan benar sebagai dasar pemberian ganti rugi kepada warga yang terdampak proyek tersebut.
Meski begitu, Ganjar mengamini bahwa kasus Wadas menjadi stempel hitam bagi dia dan jajarannya. Namun, dia menegaskan bawahannya agar terbiasa dalam menyelesaikan masalah.
"Itu jadi stempel hitam. Saya bilang sama teman-teman semua, biasakan menghadapi persoalan jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul semua ketakutan," ucapnya.
Ia mengatakan bendungan tertinggi itu akan jadi pencegah banjir dan supply air. Namun, dia mengakui sulit untuk meyakinkan masyarakat.
"Turunan proyek itu nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tak berhasil. Kita lobinya setengah mati untuk mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas?" ucap Bacapres PDIP itu.
Menurut Ganjar, ada pro dan kontra terkait pembangunan bendungan itu. Dia juga mengakui ada tindakan represif dari aparat yang terekam video sehingga menjadi viral.
"Begitu tindakan agak represif di video muncul, satupun tak ada yang terbiasa bilang siap saya salah dan bertanggung jawab. Saya datang ke lokasi dan mengatakan, saya penanggung jawab, saya bereskan, yang ditahan saya minta dikeluarkan, dan saya akan datangi orangnya," ujar Ganjar.
Sementara itu, Warga Wadas, Purworejo, Siswanto membantah klaim Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menyebut ketua kelompok penolak pertambangan kuari atau andesit untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener telah mendapatkan ganti rugi Rp11 miliar.
Siswanto mengatakan pihak yang dimaksud oleh Ganjar bukan lagi ketua kelompok penolak tambang andesit. Dia menegaskan ketua kelompok saat ini Mbah Sudiman masih menolak dan tidak menerima ganti rugi.
"Itu mantan ketua kelompok [yang terima ganti rugi]," kata Siswanto kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/7).
Siswanto juga mengungkapkan masih banyak warga yang menolak tanahnya diganti rugi untuk pembangunan tambang andesit. Dia menyebut masih ada 60 pemilik tanah dengan 140 sertifikat yang masih menolak, termasuk dirinya.
"Yang masih menolak 60 pemilik tanah, 140 bidang/sertifikat dari total 617 bidang/sertifikat," ucap dia.
"Kalo total KK yang masih nolak 89 KK, tapi tidak semua punya tanah di dalam kuari, banyak yg di samping-samping kuari, dan 89 KK mereka tinggal di bawah bukit wadas yang di mana mereka terdampak secara langsung," lanjutnya.
