Politikus Demokrat Andi Arief berharap bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengumumkan cawapres pilihannya pada Juni ini.
Menurutnya, Demokrat bisa saja mengevaluasi rencana koalisi atau dukungan kepada Anies apabila cawapres tak diumumkan segera.
"Deklarasi berpasangan. Deklarasi dulu. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," ujar Andi Arief dalam pernyataannya, Senin (5/6).
Salah satu alasannya meminta cawapres segera diumumkan karena elektabilitas Anies yang kian turun.
Menurutnya itu karena hingga saat ini belum ada pengumuman cawapres.
"Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator. Karena mungkin, dugaan kami, hipotesa kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya," ujar dia.
Lantas siapa yang akan mendampingi Anies sebagai cawapres?
"Pasangan ini benar-benar akan mengejutkan koalisi-koalisi dan capres-capres lain. Karena inilah yang ditunggu-tunggu rakyat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Senin (5/6).
Ia tidak mengungkap siapa orang yang dimaksud, termasuk apakah itu Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ia hanya mengatakan Anies yang akan mengumumkan langsung.
Mahfud Ngaku Dilobi Jadi Cawapres Anies
Di antara sejumlah nama yang pernah dikabarkan bakal menjadi cawapres Anies, rupanya ada sosok Menkopolhukam Mahfud MD yang sempat ditawari posisi tersebut. Hal ini diungkapkan langsung Mahfud.
Ia mengaku sempat dilobi PKS untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun, ia menolak tawaran tersebut.
Mahfud menilai, ada partai pendukung Anies di Koalisi Perubahan yang akan mundur apabila dirinya menerima tawaran tersebut.
"Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS Pak Syaikhu, ketika datang ke rumah saya, menjajaki 'bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah," kata Mahfud usai menghadiri rapat di DPR, Senin (5/6).
"Anies kalau nanti koalisinya nggak setuju, malah Aniesnya nanti nggak dapat tiket kalau partainya satu keluar," ungkap dia.
Jika hubungan di KPP rusak, ada kemungkinan Anies tak mendapatkan tiket maju di Pilpres 2024.
Sehingga Mahfud meminta Syaikhu untuk terus menjaga KPP. Sebab ia memandang keberhasilan Anies maju capres adalah bukti demokrasi berjalan baik.
"Saya bilang begitu kepada Ketua PKS, 'Jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam agar koalisi tidak pecah. Kalau saya ke dalam, nanti malah pecah karena ada yang tidak setuju dan lain-lain.' Itu tugas saya, jaga pemilu dan demokrasi," tutur Mahfud.
PKS Beri Penjelasan
Terkait pernyataan Mahfud tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman mengatakan pertemuan itu terjadi pada 19 April. Ia tidak tahu isi pertemuannya.
"Itu kan kejadian lama dan sudah banyak beritanya. Lagi pula saya tidak ikut dalam pertemuan tersebut. Jadi saya tidak tahu apa yang dibicarakan," ucap Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman kepada kumparan, Senin (5/6).
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, yang ikut dalam pertemuan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mengaku pertemuan itu tak spesifik membahas cawapres.
"Pertemuan tersebut lebih sebagai silaturahmi tokoh. Tidak spesifik bicara cawapres untuk Koalisi Perubahan," ucap Muzammil.
Menurutnya, pertemuan itu lebih membicarakan agar pemerintah bisa memfasilitasi situasi yang kondusif agar Pemilu 2024 berlangsung luber dan jurdil, sehingga partai bisa melaksanakan amanah konstitusi untuk mencalonkan dan mengusung capres-cawapres.
Dia membenarkan Mahfud berpesan agar PKS memastikan Anies dapat tiket pencalonan di Pilpres, sehingga pemerintah tak dianggap menjegal.
"Termasuk capres Anies Baswedan, dan Prof Mahfud memberi jaminan bahwa beliau akan bekerja sesuai amanat konstitusi dan undang-undang," lanjut Muzammil.
