Para Intelektual Nilai Jokowi Jalankan Politik Rendahan!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan politik rendahan dengan cawe-cawe dalam menentukan Capres 2024.

“Para intelektual, bersepakat bahwa presiden tidak boleh cawe-cawe dalam suksesi kepemimpinan 2024.

Presiden harus menghindari low politics atau politik rendah,” kata para intelektual dalam pernyataan kepada redaksi SuaraNasional, Senin (5/6/2023).

Para intelektual yang menyatakan sikap di antara: Didin S Damanhuri, Awalil Rizky, Fadhil Hasan, Faisal Basri, Said Didu, Achmad Nur Hidayat, Aries muftie, Ryan Kiryanto, Nurhayati Djamas, Jilal Mardhani, Abdul Malik, Sabriati Aziz, M. Hatta Taliwang, Mas Roro Lilik Ekowanti, Mufidah Said, Prijono Tjiptoherijanto (Univesitas Indonesia), Siti Chamamah, Muhammad Chirzin (UIN Kalijaga, Yogyakarta), Fuad Bawazier, Soetrisno Bachir, Mas Ahmad Daniri, Marzuki Dea (UNHAS), Ayus A. Yusuf (IAIN Nurjati Cirebon), Dede Juniardi (Universitas Kuningan), serta Fachru Novrian (UPN Veteran Jakarta).

Politik rendahan yaitu mencampuri urusan suksesi dan parpol menjelang Pemilu 2024.

Para pakar, cendekia dan ekonom juga bersepakat perlu adanya pemberantasan korupsi yang lebih konkret, karena korupsi saat ini telah benar-benar menjadi masalah yang serius bagi Indonesia; serta bersepakat Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sehingga hukumlah yang harus ditempatkan sebagai panglima dan bukan politik sebagai panglima.

Ada lima masalah ekonomi yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah terjadinya ketidakadilan atau ketimpangan nyata.

Kemudian, adanya kebocoran dan korupsi yang semakin besar, dulu 30% dan saat ini meningkat hingga 57%.

“Masalah lain adalah otonomi daerah yang dianggap tidak menyejahterakan rakyat, ekosistem politik yang menyuburkan oligarki; serta struktur tempayan alias oligarki dalam perekonomian menuju struktur belah ketupat (struktur yang lebih berkeadilan dan sejahtera),” pungkasnya.

Jusuf Kalla Kritik Jokowi, Dianggap Ikut Campur Urusan Politik 2024

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik Presiden Jokowi yang dianggap kerap ikut campur urusan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikannya usai Presiden Jokowi mengundang sejumlah partai koalisi pemerintah, namun tak memasukkan NasDem di dalamnya.

"Kalau bicara pembangunan saja, mestinya NasDem diundang kan, berarti ada pembicaraan politik," kata Jusuf Kalla dikutip dari Kompas TV, Selasa (9/5/2023).

Lantas sikap Jokowi ini dianggap tidak mencerminkan pemerintahan yang demokratis, terlebih sampai melibatkan diri pada suka atau tidak suka dalam perpolitikan.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri sama suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis pemerintahan," ungkap Jusuf Kalla.

Sementara Presiden Jokowi menyebut kalau pertemuan sejumlah partai koalisi pemerintah minus NasDem itu, hanya diskusi semata.

"Bukan cawe-cawe (ikut campur), wong itu diskusi aja kok cawe-cawe," ucap Jokowi tertawa masih mengutip Kompas TV, Selasa.

"Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, saya bukan cawe-cawe. Urusan capres cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai," tambahnya.

Presiden Jokowi juga menegaskan kalau dirinya mengundang atau diundang partai politik bukanlah sesuatu yang melanggar konstitusi.

"Sudah saya bolak balik sampaikan kan, tapi kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka, boleh-boleh saja, apa konstitusi yang dilanggar dari situ, gak ada," ucap Jokowi.

"Tolonglah, mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik," tambahnya.

Sementara ditanya kenapa tidak mengundang NasDem padahal salah satu partai koalisi pemerintah, orang nomor satu di Indonesia menyebut hal ini sebagai bagian dari strategi.

" NasDem itu ya, kita bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri, dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," kata Jokowi.

"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya, mestinya gak seperti itu. Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa," pungkasnya

Sumber Berita / Artikel Asli : Suaranasional