Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko ke Mahkamah Agung terkait konflik Partai Demokrat disebut mengganggu kedaulatan partai yang kini diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun terciprat persoalan ini. Jokowi disebut telah membiarkan anak buahnya, Moeldoko, yang kini menjabaf Kepala Staf Presiden melakukan ‘pembegalan’ partai.
Upaya Moeldoko ini, kuat diisukan untuk menjegal Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mengingat Demokrat merupakan salah satu partai pengusung Anies.
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana bahkan mengatakan, Jokowi sudah bisa dilengserkan karena hal ini. Karena orang nomor satu di Indonesia itu telah menyalahgunakan kekuasaan.
Hal itu disampaikan Denny dalam surat terbuka yang ditujukan kepada DPR RI.
Tidak hanya Denny, beberapa akademisi dan politisi pun turut menyorot Jokowi. Karena sebelumnya secara terbuka menyatakan sikap tidak akan netral di Pilpres 2024.
Pengamat Politik Universitas Bosowa Arif Wicaksono mengatakan, jika benar Jokowi cawe-cawe dalam hal penjegalan Anies melalui PK yang dilayangkan Moeldoko, maka sebenarnya menguntungkan oposisi.
“Ini sebetulnya bukan kekhawatiran kubu oposisi. Mereka sebenarnya berharap itu terjadi, karena itu mendapatkan manfaat yang besar,” jelasnya kepada fajar.co.id, Rabu (7/6/2023).
Jika isu yang berkembang itu benar, maka para partai oposisi mendapat simpati dari masyarakat. Terkhusus partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
“Saya melihatnya seperti itu. Ada kemungkinan oposisi dapat manfaat.
Ketika itu terjadi, minimal atau paling tidak dapat simpati masyarakat luas,” jelasnya.
Apalagi Jokowi yang telah menyatakan cawe-cawe. Kata Arif, apapun motiv dibalik pernyataan itu akan membuat publik makin yakin dengan penjegalan Anies.
“Ketika dia mengeluarkan statemen itu, apapun motivasi dibaliknya baik guyonan sebetulnya memberikan keyakinan tersendiri bahwa presiden serius intevensi pilpres,” pungkasnya.
